Tim Jampidsus Kejagung Geledah 10 Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO dan Minyak Goreng

JAKARTA — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) melakukan penggeledahan di 10 (sepuluh) lokasi yang terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng sejak  Januari 2021 – Maret 2022

Jampidsus, Febrie Adriansyah mengatakan penggeldshan itu dilakukan sejak Selasa 05 April 2022 dan Kamis 07 April 2022. Menurutnya 10 lokasi itu didiga menjadi tempat dimana proses transaksi hingga barang bukti berada.

Adapun 10 lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu:

Pada Selasa 05 April 2022

1. Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta di 2 tempat;

2. Rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI;

3. Kantor PT. Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi;

Pada Kamis 07 April 2022

1. Kantor Permata Hijau Group di Medan;

2. Kantor Wilmar di Medan;

3. Kantor Musim Mas di Medan;

4. Kantor PT. Incasi Raya di Padang;

5. Kantor Synergy Oil Nusantara di Batam;

6. Kantor Karyaindah Alam Sejahtera di Surabaya;

7. Kantor Sinar Alam Permai di Palembang di 2 tempat;

“Tempat inu kita geledah untuk keperluan yim penydik di kasus ini,” ujarnya

Dari penggeledahan yang dilakukan, tim melakukan penyitaan yaitu 650  dokumen dan Barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, Tim Jaksa Penyidik telah menetapkan 4 (empat) orang Tersangka yaitu IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI), MPT (Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia), SM (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG)), dan PTS (General Manager di Bagian General Affair PT. Musim Mas).

“Saat ini, fakta riil di lapangan bahwa DMO (Domestic Market Obligation) minyak goreng 20% sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) tidak ada. Tim Jaksa Penyidik sedang terus melakukan pendalaman dan pengecekan DMO minyak goreng 20% di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Tim Jaksa Penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan ahli ekonomi dari akademisi serta permintaan keterangan ahli untuk penghitungan kerugian keuangan negara  perekonomian Negara.