SEKATO.ID | KOTA JAMBI — Kongres IV Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang bakal di gelar tanggal 6 sampai 8 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat, sempat disangka menjadi momen untuk membicarakan kontestasi pemilihan Presiden (Pilpres) dan menyiapkan sikap politik praktis.
Padahal, kongres itu sejatinya diadakan untuk pemilihan Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI, serta menjadi wadah membangun gagasan yang berbasis pada nasionalisme, marhaenisme, dan tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sekretaris DPD PA GMNI Provinsi Jambi, Muhammad Fayzal, SH, M.Si mengatakan jangan sampai kongres besar itu menjadi ajang dukung-mendukung kandidat yang di gadang-gadang maju sebagai Capres.
Menurutnya, kongres ke IV PA GMNI ini harus menjadi wadah dialektika atau adu gagasan untuk membangun Indonesia.
“Silahkan keluarkan gagasan untuk membangun Indonesia. Kalau untuk politik praktis wadah sebesar ini menjadi sempit. Kita harus berdiskusi yang lebih besar dari itu, yakni merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kaum marhaen,” katanya, Minggu (5/12).
Tokoh muda Jambi ini menilai, sikap politik praktis, bakal meruntuhkan persatuan GMNI. Kondisi itu menjadikan GMNI sulit berkontribusi untuk Indonesia, sehingga politik praktis jangan sampai muncul pada arena Kongres tersebut.
Ia juga mengatakan, GMNI merupakan rumah besar untuk alumni GMNI dari beragam kalangan. Ada alumni yang tergabung dalam partai, akademisi, yang bekerja di badan pemerintahan, dan lainnya, ada di organisasi besar tersebut.
“Ini kan rumah besar untuk banyak kalangan. Semua alumni GMNI bisa berafiliasi di sini. Di sini ada kalangan partai, akademisi, dan yang bekerja di pemerintahan. Kalau di giring untuk politik praktis organisasi ini menjadi kerdil,” ujarnya.
Fayzal yang juga mantan Ketua DPC GMNI Jambi ini berharap, GMNI bisa menjadi contoh untuk menghindari buruknya politik identitas, lalu berada di garda terdepan untuk mewujudkan persatuan.
“Politik indentitas seharusnya tidak muncul lagi, khususnya di pilpres. Politik identitas ini membelah masyarakat, sampai ke suku, ras, dan agama. Jangan lagi muncul pembelahan masyarakat akibat praktik politik identitas ini, GMNI harus menjadi benteng untuk menghadangnya,” ucapnya. (*)
Discussion about this post