SEKATO.ID, SUNGAI PENUH – Peredaran rokok ilegal merek Westbro di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mulai menjadi sorotan. Bisnis yang diduga merugikan negara melalui sektor penerimaan cukai ini disinyalir berjalan leluasa. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang disebut-sebut berada di balik bisnis tersebut.
Informasi yang dihimpun, rokok ilegal merek Westbro yang diduga milik seorang oknum APH berinisial “DK” itu dipasok dari Pulau Jawa dan Madura. Barang tersebut dikabarkan masuk melalui salah satu jasa pengiriman yang beroperasi di kawasan Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
Tak hanya itu, DK diduga memiliki kaki tangan berinisial “DD”, yang disebut berasal dari Kecamatan Hamparan Rawang dan berdomisili di kawasan Paling Serumpun.
DD diduga berperan sebagai distributor yang memasok sekaligus mengedarkan rokok ilegal merek Westbro ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Tiga kecamatan yang disebut menjadi sasaran distribusi yakni Kayu Aro, Kayu Aro Barat, dan Gunung Tujuh.
Dalam menjalankan aktivitas distribusinya, DD dikabarkan menggunakan kendaraan roda empat dengan nomor polisi BH 9222 BY. Kendaraan tersebut sempat tertangkap kamera saat diduga digunakan untuk mengangkut atau mendistribusikan rokok ilegal. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah nomor polisi tersebut merupakan identitas kendaraan yang sebenarnya atau tidak.
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar praktik perdagangan rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai. Lebih jauh, muncul pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan sehingga bisnis tersebut dapat terus berjalan.
Dugaan keterlibatan oknum APH tentu menjadi persoalan serius dan tidak boleh dianggap sepele. Aparat yang seharusnya berada di garda terdepan dalam penegakan hukum justru tidak boleh terseret dalam praktik yang berpotensi merugikan negara.
Begitu pula dugaan keterlibatan jasa pengiriman. Perusahaan jasa pengiriman harus memastikan setiap barang yang diterima dan didistribusikan memenuhi ketentuan hukum. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan membantu memperlancar peredaran barang ilegal, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas persoalan ini, Kapolres Kerinci diminta tidak tinggal diam. Penelusuran terhadap dugaan keterlibatan DK, DD, jalur pemasok dari Jawa dan Madura, hingga jasa pengiriman di Pelayang Raya perlu dilakukan secara transparan dan profesional.
Selain itu, Bea Cukai juga didesak turun tangan untuk menelusuri jalur masuk dan distribusi rokok ilegal tersebut. Penindakan tidak boleh berhenti pada pedagang kecil, sementara dugaan aktor utama dan jaringan pemasok justru luput dari pemeriksaan.
Peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku pelanggaran.
Bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan, Pasal 54 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Sementara itu, penggunaan pita cukai palsu, bekas, atau tidak sesuai ketentuan juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Publik kini menunggu keberanian aparat untuk mengungkap dugaan jaringan peredaran rokok ilegal ini. Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap pedagang kecil, tetapi tumpul ketika dugaan keterlibatan oknum yang memiliki kekuasaan mulai mencuat.
Sebab, jika dugaan pembekingan benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar rokok ilegal, melainkan juga menyangkut integritas aparat dan wibawa penegakan hukum di daerah.
(Rgk)








Discussion about this post