SEKATO.CO.ID | JAMBI – Pertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria, ratusan masa dari Petani Jambi dan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi orasi di depan kantor Gubernur Jambi, Senin (26/09/2022).
Mereka bersiap melakukan rapat umum terbuka bersama dengan perwakilan Pemprov Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Kantor ATN/BPR.
Orator Aksi menyampaikan, bahwa kedatangan ratusan petani yang juga warga Transmigrasi dari Jawa Tengah ini menyebutkan bahwa kedatangan mereka bukan untuk merampas hak orang lain.
“Kami bukan merampas hak orang, kami cuma menuntut hak kami datang kesini,” ucapnya.
Selain itu, masa juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang sudah belasan tahun mereka alami.
“Jangan kami ini dilempar-lempar, dari Batanghari disuruh ke Jambi, dari Jambi disuruh ke Jakarta, jangan permainkan kami,” tambahnya.
Ditambahkan orator, mafia tanah yang menyerobot tanah mereka hanya lah satu orang namun pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini.
Sebelumnya, Ratusan masa petani bersama dengan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Empat BI, Telanaipura pada Senin, 26 September 2022.
Aksi ini dilakukan dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional Tahun 2022 yang jatuh pada 24 September 2022 lalu.
Dalam aksinya, ratusan masa ini menuntut pemerintah agar komitmen dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi.
“Kami juga meminta agar pemerintah mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi, mengusut tuntas mafia tanah dan menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan,” teriak sang orator.
Rencananya, setelah melakukan orasi di Simpang Empat BI masa aksi ini akan bergerak ke kantor Gubernur Jambi.
Sebelumnya, Menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September tahun 2022, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jambi akan mengadakan rapat umum bersama ribuan Petani pada Senin, 26 September 2022.
Sebanyak 1.000 petani dari 16 desa dampingan WALHI Jambi yang berada di enam kabupaten Provinsi Jambi akan turut serta dalam aksi ini.
Aksi ini sendiri akan difokuskan di Kantor Gubernur Jambi dengan tuntutan agar pemerintah mempunyai sikap tegas dan komitmen yang dituangkan dalam kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Jambi.
“Kami juga meminta kepada pemerintah agar mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi,” kata Abdullah Direktur Eksekutif WALHI Jambi, pada Sabtu, 24 September 2022.
Dalam Hari Tani kali ini, WALHI Jambi menyoroti mudahnya pemerintah baik di tingkat Provinsi dan Pusat mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk menggarap hutan atau lahan yang ada.
Namun, perusahaan-perusahaan ini kemudian banyak terlibat konflik dengan masyarakat yang membuat masyarakat dalam kondisi terpojok.
“Kita mencatat, Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan,” katanya.
Dari ratusan konflik yang belum selesai ini, keterlibatan aktor utamanya adalah perusahaan ekstraktif seperti sawit, tambang dan HTI, pemerintah dan masyarakat korban dengan rincian lahan atas tambang mencapai 95 konflik. HTI atau hutan sebanyak 57 konflik dan monokultur 28 konflik.
“WALHI Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam,” ungkapnya. (Hp)
Discussion about this post