SEKATO.ID | JAMBI – Penggeledahan kantor KPU Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Timur oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pada Rabu 29 September 2021 lalu terkait dana hibah Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 mendapat respon dari KPU Pusat.
Melalui Inspektorat KPU RI, pihaknya telah menyurati KPU Kabupaten Tanjab Timur, Jambi dengan tembusan ke kepala Kejari setempat soal dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Langkah Inspektorat KPU RI ini setelah Kejaksaan Negeri Tanjabtim melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen KPU setempat berdasarkan surat perintah penyidikan Kajari Tanjabtim,” kata Kuasa Hukum Sekretaris KPU Tanjabtim, Rifki Septino melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, yang dilansir dari metrojambi.com, Kamis (21/06/21).
Ia mengatakan dalam aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa pengawasan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Oleh karena itu, kewenangan pemeriksaan hingga penggeledahan KPU daerah terlebih dahulu harus melalui hasiI tindak lanjut audit Inspektorat KPU RI. Hal ini sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Rifki Septino melihat dalam kasus KPU Tanjabtim, Kajari setempat cukup gegabah melakukan pemeriksaan hingga penggeledahan serta penyitaan tanpa meminta audit dari Inspektorat KPU RI.
“Kajari tidak meneruskan ke Inspektorat KPU RI ketika mendapatkan informasi soal dugaan penyalahgunaan penggunaan dana hibah dan langsung menggeledah serta menyita barang di KPU Tanjabtim,” ujar dia.
Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, audit dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.
Selain itu, ia mengaku heran dengan sumber informasi kajari soal informasi dugaan penggunaan dana hibah yang dituduhkan kajari ke KPU Tanjabtim. Sebab, dalam surat awal pemeriksaan tidak disebutkan sumber informasi dari mana, apakah dari laporan atau temuan administrasi.
Adanya surat dari Inspektorat KPU RI Nomor 112/HK.07/11/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 dengan tembusan ke Kajari Tanjabtim, menunjukkan semakin jelas adanya kewenangan yang dilampaui kajari dalam melakukan pemeriksaan KPU Tanjabtim.
“Surat ini intinya meminta Sekretaris KPU Tanjabtim berkoordinasi dengan kajari untuk meminta KPU RI supaya memerintahkan Inspektorat KPU RI melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, tim penyidik antikorupsi Kejari Kabupaten Tanjungjabung Timur menggeledah KPU daerah setempat terkait dugaan korupsi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp19 miliar.
Namun, hal tersebut ditepis oleh Kuasa Hukum KPU Tanjab Timur saat konferensi pers pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Menurutnya, dana tersebut merupakan pagu anggaran yang tidak dikelola langsung oleh KPU Tanjab Timur.
“Dari Rp19 miliar tersebut bisa kami rincikan, mulai dari 14 miliar untuk dana headhok, seperti gaji PPK, gaji PPL dan itu langsung di transfer ke rekening masing-masing. Sisanya adalah persoalan sosialisasi, ATK, Perjalanan Dinas dan lainya. Kalau pengelolaan langsung dari KPU hanya kisaran Rp2 Miliar lebih,” kata Rifki, Rabu malam (13/10/21). (Red)
Discussion about this post