Nuzran Joher: Momentum Kasus BGN Harus Jadi Titik Balik Perbaikan Program MBG

SEKATO.ID,  JAKARTA – Menanggapi banyaknya perbincangan di tengah masyarakat terkait penengakkan hukum dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional, menjadi perhatian serius Ombudsman RI. Terlebih program ini merupakan bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Pimpinan Ombudsman RI asal Jambi, Nuzran Joher, menyampaikan apresiasinya atas penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di BGN tersebut. “Momentum ini juga harus menjadi langkah lanjutan untuk melakukan evaluasi total terhadap program strategis negara tersebut,” sebutnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Nuzran juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan lembaganya bersifat independen. Ombudsman RI tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan substantifnya secara independen. Ia menyebutkan bahwa pada September 2025, Ombudsman RI telah menyampaikan hasil kajian Rapid Assessment mengenai tata kelola Program MBG kepada pihak BGN.

Anggota Ombudsman RI ini juga menyatakan bahwa scara sistem organisasi, fungsi deteksi dini pencegahan tetap berjalan penuh. Ombudsman telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN terdahulu.

“Namun, sangat disayangkan saran-saran perbaikan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut tidak diindahkan secara maksimal di lapangan,” jelas Nuzran

Nuzran mengingatkan seluruh instansi pemerintah bahwa kepatuhan terhadap pengawasan pelayanan publik adalah instrumen utama untuk memastikan program-program prioritas negara berjalan secara transparan dan akuntabel. Ombudsman RI akan terus menjalankan mandat undang-undang secara objektif tanpa kompromi, guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih dari praktik maladministrasi demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam waktu dekat, Ombudsman akan menggelar rapat koordinasi tatap muka bersama BGN untuk mendapatkan pembaruan (update) perkembangan tata kelola terkini, berkoordinasi langsung dengan pimpinan baru, serta memetakan secara komprehensif butir-butir saran perbaikan Ombudsman RI yang dapat dilaksanakan sesuai skala prioritas.

(*)