Di Hadapan Menkes, Wali Kota Maulana Tekankan Urgensi Pemerataan Fasilitas Kesehatan

SEKATO.ID, JAKARTA – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, turut hadir dalam kegiatan audiensi bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, dan para bupati serta wali kota se-Provinsi Jambi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Kamis (5/6/2025).

Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam hal peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Jambi menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kondisi layanan kesehatan di Kota Jambi, meliputi keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga medis, serta kebutuhan mendesak akan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer maupun rujukan.

“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri berbagai persoalan yang dihadapi di daerah, termasuk keterbatasan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, serta kebutuhan akan tambahan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya,” ujar Wali Kota Maulana.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana mengusulkan agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan konkret dalam percepatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan, guna menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Diharapkan pada tahun 2026 mendatang, terdapat langkah nyata dari Kementerian Kesehatan untuk membantu percepatan pembangunan rumah sakit di daerah serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.

Wali Kota Maulana juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung sepenuhnya kebijakan dan program strategis nasional di bidang kesehatan, termasuk dalam penyediaan lahan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.

Audiensi ini menjadi forum penting dalam menyampaikan aspirasi daerah dan memperkuat sinergi lintas pemerintahan demi terwujudnya sistem kesehatan nasional yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. (*)