SEKATO.ID | JAKARTA – Empat mantan anggota KPPS pada Pemilu 2019 menguji ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu utamanya sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” ke Mahkamah Konstitusi.
Keempat mantan anggota KPPS tersebut mempersoalkan aturan pemilu yang menyerentakkan lima pemilihan sekaligus dan berakibat pada kematian 894 orang petugas pemilu karena beban kerja berat pemilu serentak. Mereka menginginkan agar MK memisahkan pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari pemilu serentak.
Akan tetapi Mahkamah menyatakan pasal 167 ayat (3) dan pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang diuji oleh para pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dalil yang menyatakan ada 5 kotak suara telah menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara Pemilu ad hoc sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi berkaitan dengan manajemen pelaksanaan Pemilu yang merupakan bagian dari implementasi norma yang menjadi aktor penting kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak.
“Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma,” terang Hakim Konstitusi Saldi Isra.
MK menilai jika apapun pilihan model keserentakan yang dipilih akan bergantung kepada manajemen pemilu dan desain pemilu tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara.
“Secara teknis, pembentuk UU dan penyelenggara pemilu dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilu. Sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilu adhoc dapat diminimalisasi dan diantisipasi,”
Evaluasi tersebut bisa berupa pembentuk UU dan penyelenggara Pemilu bisa menyepakati jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPR Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden atau desain teknis lainnya yang dapat mengurangi beban petugas penyelenggara pemilu ad hoc.
MK juga menyatakan jika pembentuk undang-undang dapat mengacu pada putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai enam opsi pilihan model pemilu serentak. Penentuan pilihan model keserentakan, baik pemilu lima kotak atau dengan memisahkan antara pemilu nasional dan lokal merupakan wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskannya dengan berbagai pertimbangan dan batasan konstitusional. MK juga menegaskan agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Merespon putusan MK tersebut, Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perludem, menjelaskan jika adanya penegasan MK agar pembuat UU segera menindaklanjuti Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 merupakan pesan eksplisit bahwa tidak dilakukannnya revisi UU Pemilu, bukanlah sesuatu yg sejalan dengan tindak lanjut yang dikehendaki MK dalam putusan MK tersebut.
Sumber: ngertihukum.id
Discussion about this post