SEKATO.ID, JAMBI – Di atas kertas, Jambi terlihat seperti petarung kelas berat dalam panggung transisi energi nasional. Realisasi bauran energi terbarukan sudah melampaui target daerah, menjadikan provinsi ini tampak melesat lebih cepat dari rencana. Namun di balik capaian statistik yang impresif itu, tersimpan cerita lain tentang ketimpangan, kekhawatiran, dan perjuangan agar energi hijau benar-benar berpihak pada rakyat.
Capaian energi terbarukan Jambi saat ini masih banyak ditopang proyek-proyek berskala besar milik korporasi. Di sisi lain, potensi panas bumi yang besar belum tergarap, sementara energi surya yang melimpah baru dimanfaatkan dalam porsi kecil. Gambaran ini menunjukkan bahwa kekuatan energi Jambi sesungguhnya belum sepenuhnya dibangun dari desa, dari komunitas, dan dari kebutuhan warga sendiri.
Masalahnya bukan semata teknis, tetapi juga struktural. Pengelolaan energi yang terpusat di tingkat provinsi membuat banyak potensi di kabupaten dan desa tidak tersentuh pembinaan. Akibatnya, desa-desa yang seharusnya bisa mandiri energi justru masih bergantung, meski berdiri di atas sumber daya yang melimpah.
Kekhawatiran ini mengemuka dalam diskusi pembentukan Tim Kolaborasi Percepatan Energi Terbarukan di Provinsi Jambi yang digagas Yayasan Mitra Aksi bersama WWF Indonesia. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil untuk memastikan arah transisi energi tidak melenceng dari prinsip keadilan sosial dan ekologis.
Pembina Yayasan Perdikan sekaligus Pengawas Yayasan Mitra Aksi, Ahmad Mahmudi, mengingatkan keras agar energi hijau tidak berubah wajah menjadi bentuk baru penguasaan ruang hidup.
“Jangan sampai transisi energi ini hanya memindahkan hegemoni dari korporasi minyak ke korporasi energi hijau, sementara masyarakat lokal tetap hanya menjadi penonton,” ujar Mahmudi.
Ia juga menyinggung kegagalan proyek masa lalu yang pernah menyisakan luka bagi petani.
“Masih ingat demam Jarak Pagar? Dulu tanaman itu digadang-gadang sebagai emas hijau, namun akhirnya justru merugikan petani. Trauma kegagalan proyek semacam ini harus menjadi alarm keras agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama,” pungkasnya.
Peringatan senada datang dari tokoh gerakan sosial Roem Topatimasang. Ia menilai transisi energi berisiko besar mengulang pola lama jika masyarakat tidak benar-benar dilibatkan.
“Jangan sampai kita melakukan kebodohan dengan sekadar mengganti korporasi minyak dengan korporasi energi hijau, sementara rakyat tetap cuma jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Roem.
Ia mengingatkan bahwa proyek energi tanpa rasa memiliki dari warga hanya akan berakhir sia-sia.
“Saat teknisi pulang ke kota, alat-alat itu hanya akan jadi monumen besi tua yang mangkrak,” tambahnya.
Menjawab kegelisahan tersebut, forum kolaborasi yang terbentuk tidak ingin berhenti pada wacana. Tim ini dibentuk sebagai satuan tugas dengan fokus kerja nyata, mulai dari pembenahan regulasi, penyusunan basis data terpadu, pelatihan teknisi desa, hingga pencarian sumber pendanaan alternatif untuk proyek energi terbarukan berbasis komunitas.
Direktur Pundi Sumatra, Sutono, melihat peluang untuk membangkitkan kembali proyek-proyek energi komunitas yang sempat terhenti.
“ Saya pikir tidak hanya memperbanyak project percontohan energy terbarukan di komunitas, tapi perlu juga melahirkan skema-skema pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan energy terbarukan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Mitra Aksi, Gie Irawan, yang memimpin tim kolaborasi tersebut, menegaskan bahwa fase diskusi panjang sudah harus ditinggalkan.
“Tahun 2026 adalah tahun eksekusi, bukan lagi tahun wacana,” cetus Gie.
Ia menilai Jambi kini berada di persimpangan penting: bertahan dalam euforia angka capaian, atau berani membenahi tata kelola demi kemandirian energi yang benar-benar lahir dari masyarakat.
“Tantangan ke depan bukan lagi sekadar mengejar angka persentase bauran energi, melainkan memastikan bahwa transisi ini berjalan adil, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang, terutama masyarakat adat dan warga desa yang menjadi garda terdepan penjaga ekosistem,” pungkasnya.
(*)
Discussion about this post