Melihat Dampak Limbah Alat Kesehatan Terhadap Lingkungan Hidup

EDUKASI – Baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan dengan sejumlah foto yang beredar, dimana dalam foto tersebut tampak jelas ratusan botol limbah medis dan jarum suntik berserakan di Jalan Karya Sosial, Kota Pontianak. Dari botol-botol tersebut tertulis KB Andalan, Harmonis dan Terramycin yang merupakan obat alat kontrasepsi dengan cara injeksi atau disuntikkan, selain itu pada botol tersebut diantaranya ada yang tertulis “tidak diperjualbelikan”.

Pengolahan limbah alat Kesehatan nampaknya belum menjadi perhatian besar di Indonesia, ini juga dapat dibuktikan dengan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menunjukkan bahwa Teluk Angke dan Ancol di wilayah Jakarta Utara tercemar paracetamol, dimana kandungan paracetamol yang terkandung di Ancol mencapai 420 nanogram per liter, dan kandungan paracetamol yang terkandung di Teluk Angke mencapai 610 nanogram per liter. Dari hasil penelitian juga didapatkan fakta bahwa beberapa parameter nutrisi seperti Amonia, Nitrat, dan total Fosfat sudah melebihi bata Baku Mutu Air Laut Indonesia. Peneliti Oseanografi BRIN, Prof Zainal Arifin mengatakan kandungan parasetamol di kedua lokasi tersebut bisa dipastikan berasal dari tiga sumber yaitu ekskresi atau proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya akibat dari konsumsi masyarakat yang berlebihan, serta berasal dari rumah sakit dan industri farmasi.

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga negaranya. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara yaitu Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar karena lingkungan hidup mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan hidup menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan hak atas lingkungan hidup ini, perusahaan-perusahaan perlu melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.