SEKATO.ID | JAKARTA – Perubahan iklim telah menjadi perhatian semua orang dan negara-negara dalam beberapa dekade terakhir, karena iklim dalam keadaan darurat akibat bencana iklim yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat. Jika tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris Agreatment, perubahan iklim akan memiliki dampak besar yang merugikan terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air, energi, dan ketahanan pangan.
Data terbaru menunjukkan, setidaknya ada 155 juta orang di 55 negara berada dalam krisis pangan, dan lebih dari 124 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan. Untuk itu, menanggapi persoalan yang terjadi akibat perubahan iklim, Indonesia menyoroti tiga hal yang dapat dilakukan guna keluar dari situasi darurat, yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pengembangan Food Estate dan Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL).
Sebagai komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menambah 23 persen sumber EBT pada tahun 2025. ”Saat ini saya yang duduk di Komisi VII DPR juga sedang mengerjakan RUU (Rancangan Undang-Undang) Energi Baru dan Terbarukan guna menciptakan ekosistem demi mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)”, kata Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Arkanata Akram usai mengikuti Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-1 secara virtual dari Jakarta, Rabu (16/11/2021).
Lebih lanjut dalam forum yang dihadiri Wakil Ketua BKSAP Sihar Sitorus serta Anggota BKSAP Putri Anetta Komarudin, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Arzeti Bilbina dan Muslim itu, Arkanata menjelasakan bahwasanya EBT akan meningkatkan implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di Indonesia dengan strategi jangka panjang dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) demi mencapai Net Zero Emissions pada 2060.
Arkanata menambahkan, Indonesia juga telah mendorong implementasi biofuel dan elektrifikasi di sektor transportasi masing-masing sebesar 46 persen dan 30 persen. ”Saya menilai EBT sangat penting sekali, menjadi harapan kami yang duduk di Komisi VII DPR RI agar EBT bisa digunakan serta dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di pelosok seperti halnya saya sendiri yang berasal dari dapil Kalimantan Utara”, ucap legislator dapil Kalimantan Utara itu.
Selain itu masih kata Arkanata, Indonesia juga sedang dalam proses pengembangan food estate sebagai upaya mewujudkan ketahanan dan ketahanan pangan. Food estate merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024 sebagai sistem pengembangan pangan terpadu yang meliputi pertanian berkelanjutan, peternakan, pertanian berbasis masyarakat, dan berbagai sektor terkait.
”Saya juga melihat tak hanya beberapa hal terkait EBT dan food estate, pemerintah pusat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) sebagai upaya untuk mengurangi potensi krisis air. Hal ini sejalan dengan target SDGs Nomor 6 tentang memastikan akses air dan sanitasi untuk semua,” tandas politisi Partai NasDem itu. Di sisi lain ia menjelaskan, saat ini hampir setiap negara sedang menghadapi beberapa tantangan mulai dari anggaran yang terbatas, kurangnya teknologi, serta sistem birokrasi yang kompleks.
”Kita harus menekankan kembali pentingnya lembaga parlemen. Anggota parlemen bisa mengintensifkan peran mereka dalam mengatasi tantangan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Selain itu, anggota parlemen juga harus mengambil lebih banyak inisiatif untuk mendorong kolaborasi antar negara. Kami percaya bahwa tidak ada negara yang mampu mengatasi masalah ini sendirian. Kami juga menyerukan lebih banyak kerja sama dan dukungan internasional melalui kerangka kerja multilateral dan bilateral untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama,” paparnya.
Sumber: dpr.go.id
Discussion about this post