SEKATO.ID | JAKARTA – Program pembelajaran tatap muka (PTM) diserukan untuk terus dipantau oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) secara berkala. Banyak daerah yang sudah berada di level 3 pandemi.Covid-19, namum pemerintah daerahnya (pemda) belum berani menggelar PTM.
“Soal PTM mohon dimonitor secara berkala oleh Kemendikbud terutama terhadap daerah yang sudah level 3. Dari data, ada 60 persen lebih daerah yang belum bersedia walau sudah level 3,” kata Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni saat mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Dikatakan Ali, para siswa mungkin sudah jenuh dengan pola PTM yang hampir dua tahun diterapkan. Selama ini, para siswa hanya belajar lewat sistem daring. Diakuinya, walau kebijakan PTM menjadi otoritas pemda, tapi Kemendikbud-Ristek tetap harus memonitornya secara berkala. Sementara itu, mengomentari soal kuota internet untuk pembelajaran daring yang sangat dibutuh para siswa dan guru di masa pandemi ini, ia berharap agar disalurkan sesuai timeline yang telah ditentukan.
“Kuota gratis jadi kebutuhan bagi siswa dan guru di masa pandemi Covid-19. Kemarin disampaikan ada amggaran Rp2,3 triliun. Anggaran ini buat tiga bulan September-November. Mudah-mudahan bisa disalurkan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Harus pula diminimalisir salah kirim. Ada persoalan ketika siswa dikirim kuota, ada yang digunakan dan tidak. Kasus ini harus dicermati supaya tidak ada kelebihan bayar dan lain-lain,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Pada bagian lain, Ali juga mengapresiasi realisasi serapan anggaran Kemendikbud-Ristek tahun 2020 yang mencapai 91 persen lebih. Diharapkan serapan pada 2021 ini bisa mencapai 95 persen. “Saya mengapresiasi atas realisasi anggaran Kemendikbud 2020 sebesar 91 persen. Ini angka cukup bagus. Harapan saya tahun 2021 minimal 95 persen terserap. Ini jadi tantangan bagi Mas Menteri,” ucap legislator dapil Banten I itu.
Sumber: dpr.go.id
Discussion about this post