SEKATO.ID, JAMBI – Persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih menjadi tantangan serius dalam sistem transportasi dan perlindungan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Dari sekitar 146 ribu kendaraan angkutan barang yang diperiksa, sebanyak 24.119 kendaraan tercatat melakukan pelanggaran.
Data tersebut dipaparkan perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi dalam Seminar dan Pengukuhan Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jambi, Rabu (11/11/2026).
Dari total kendaraan yang melanggar, sekitar 84 persen di antaranya berkaitan dengan persoalan daya angkut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan kendaraan barang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan di jalan, tetapi perlu diperkuat sejak proses pemuatan hingga kendaraan mencapai tujuan.
Kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi mempercepat kerusakan jalan, memperpendek umur pelayanan infrastruktur, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya kebutuhan pemeliharaan jalan.
Dalam pemaparannya, BPTD juga mengingatkan adanya kecenderungan pelanggaran yang dilakukan berulang hingga dianggap sebagai kebiasaan. Karena itu, dibutuhkan pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, instansi penyelenggara jalan, serta pemangku kepentingan sektor angkutan barang.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pembentukan tim pengawasan angkutan barang terpadu serta penyediaan buffer zone atau kantong penampungan kendaraan berat.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kendaraan, pengaturan antrean, hingga penanganan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebelum memasuki ruas jalan tertentu.
Persoalan ODOL juga berkaitan langsung dengan kondisi jaringan jalan nasional di Provinsi Jambi.
Dalam seminar tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan panjang jalan nasional mencapai sekitar 1.318,90 kilometer.
Tingkat kemantapan jalan nasional disebut berada pada angka 90,27 persen. Sementara itu, sekitar 9,73 persen atau 128,27 kilometer masih berada dalam kondisi belum mantap.
Meski tingkat kemantapan relatif tinggi, jaringan jalan nasional tetap membutuhkan perlindungan melalui pemeliharaan preventif dan pengendalian beban kendaraan.
BPJN juga mengidentifikasi koridor logistik batubara sepanjang sekitar 548,89 kilometer serta koridor CPO sekitar 192 kilometer.
Tingginya aktivitas kendaraan angkutan komoditas tersebut membutuhkan pengaturan yang konsisten agar jaringan jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara tidak cepat mengalami penurunan kondisi.
Ketua MTI Wilayah Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai persoalan ODOL harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.
Menurut Ivan, kerusakan jalan akibat kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar. Selain mengganggu mobilitas masyarakat, kondisi tersebut juga berdampak terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa.
Karena itu, ia mendorong agar hasil paparan BPTD dan BPJN menjadi dasar penyusunan kajian bersama mengenai pengawasan angkutan barang dan perlindungan infrastruktur.
Pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari lokasi pemuatan, jalur distribusi, titik pemeriksaan, hingga lokasi tujuan angkutan.
Selain penegakan aturan, diperlukan pula penataan rute, pengaturan waktu operasional, penyediaan fasilitas pendukung, dan kepastian jalur khusus bagi angkutan komoditas tertentu.
Ivan juga menilai kebijakan penanganan angkutan batubara tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk aktivitas sehari-hari.
Keterlibatan Ditlantas Polda Jambi, BPTD, BPJN, Dishub, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang efektif.
Melalui MTI Wilayah Jambi, Ivan mendorong agar persoalan ODOL tidak hanya menjadi pembahasan berulang, tetapi dikembangkan menjadi kajian teknis yang menghasilkan rekomendasi operasional.
“Perlindungan jalan harus dimulai dari pengendalian kendaraan yang melintas. Jangan sampai infrastruktur dibangun dengan anggaran besar, tetapi umur pelayanannya menjadi lebih pendek karena tidak adanya pengawasan yang terintegrasi,” menjadi penekanan dalam arah kajian MTI.
Ia berharap penataan angkutan barang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, kelancaran logistik, keselamatan pengguna jalan, dan perlindungan aset infrastruktur pemerintah.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan ODOL tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga membangun tata kelola angkutan barang yang lebih tertib dan berkelanjutan.
(ARA)
Discussion about this post