• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Setpres

Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Setpres

Wujudkan Isu Perubahan Iklim, Indonesia Terbitkan Aturan Pasar Karbon

Editor Ara Permana Putra
14/11/2021
in DUNIA, HUKUM, LINGKUNGAN, NASIONAL, PEMERINTAHAN
A A
0
PostTweetSendShareScan

SEKATO.ID | JAKARTA – Pemerintah baru saja menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim.

Pemerintah baru saja menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) terkait isu perubahan iklim, baik dalam bentuk penguatan program maupun strategi.

Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021, sebelum berangkat ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) di Glasgow awal November lalu. Skema pasar karbon tersebut dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC.

NDC sendiri berisi komitmen Indonesia terhadap agenda pengurangan emisi karbon, baik dengan upaya sendiri yang bisa mencapai 29 persen atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Menjadi pertanyaan menarik adalah apa manfaat dari sisi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bagi Indonesia? Bila ditelisik lebih jauh, Perpres NEK itu di dalamnya mengatur soal pasar karbon.

Bagi Indonesia, dengan adanya regulasi itu memungkinkan negara ini untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim.

Baca juga

Kepercayaan Publik pada Polri Menurun, Presiden: Gaya Hidup Jangan Gagah-gagahan!

Soroti Kinerja Polri, Presiden Jokowi Berikan Lima Arahan

Presiden Kumpulkan Kapolda dan Kapolres Seluruh Indonesia di Istana Besok

Situasi Global Makin Sulit, Presiden Minta Jajarannya Hati-Hati Ambil Kebijakan

Tunjuk Heru Budi Hartono Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Ini Alasan Presiden Jokowi

Berkaitan dengan skema itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat berjalan melalui komando dan kendali serta pendekatan berbasis pasar (market-based instruments/MBI).

Menurutnya, regulasi berbasis pasar mendasarkan kebijakannya pada aspek penetapan NEK atau carbon pricing. Secara umum, carbon pricing terdiri atas dua mekanisme penting, yakni perdagangan karbon dan instrumen nonperdagangan.

Instrumen perdagangan terdiri atas cap and trade serta offsetting mechanism, sedangkan instrumen non-perdagangan mencakup pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja (result-based payment/RBP).

“Pemerintah sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Perpres NEK ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060,” ujar Febrio pada Selasa (2/11/2021).

Pendapat yang sama juga diungkapkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi dalam siaran persnya, belum lama ini.

Dorong Investasi Hijau

Menurutnya, melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam Perpres NEK itu, ada beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Laksmi mengatakan, skema carbon pricing dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC untuk pengendalian perubahan iklim.

“Carbon pricing diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan,” kata Laksmi dalam keterangan KLHK.

Perpres No 98 Tahun 2021 ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia.

Harapannya, dunia internasional pun mau mewujudkan penetapan harga karbon yang adil bagi negara-negara pemilik cadangan karbon. Indonesia sendiri berencana menerapkannya pada 1 April 2022.

Persoalan, penetapan harga pajak karbon Indonesia sebesar Rp30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara dinilai terlalu murah. Terlepas dari semua itu, bisa jadi ini semua masih sebuah awal yang kemudian nantinya bisa disesuaikan sesuai dengan pasarnya.

Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan, penggalangan dana yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon itu bisa mencapai USD53 miliar pada 2020, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk investasi hijau.

Benar, perdagangan karbon hanyalah instrumen untuk pencapaian NDC. Namun untuk mencapai tujuan itu semua, Indonesia tidak bisa melakukannya sendirian. Butuh kerja sama untuk mencapainya. Carbon pricing perlu didukung dengan kebijakan yang kuat, akuntabel, dan transparan.

Sumber: INDONESIA.GO.ID

Tags: aturaniklimkarbonpasar karbonPerubahan IklimPresiden
Previous Post

Kontingen Jambi Bawa 9 Medali Emas di Peparnas 2021

Next Post

Persoalan Angkutan CPO dan Batu Bara, Kapolda Jambi Sampaikan 5 Prioritas

Artikel terkait

PEMERINTAHAN

Bukan Sekadar Bangunan Tua! Bakhtiar Dorong Pasar Tembesi Jadi Destinasi Wisata Sejarah

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Fadhil Arief Hadiri Peringatan HPS 2026 di Jakarta

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Bunda Zulva Fadhil Bekali Kader KOPRI PMII Batang Hari, Tekankan Kepemimpinan dan Gerakan Sosial Perempuan Muda

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Kota Jambi Raih Dua Penghargaan Nasional di Smart City Forum 2026, Perkuat Inovasi Digital Berdampak bagi Masyarakat

19/11/2026
2k
Next Post

Persoalan Angkutan CPO dan Batu Bara, Kapolda Jambi Sampaikan 5 Prioritas

Anggota DPR Dorong Kemendikbudristek Sempurnakan Program MBKM

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Dok: Kemnaker)

Kemnaker Bahas Upah Minimum Tahun 2022

Buat SIM Mudah Bagi Kaum Rebahan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net

Sekjen PBB Kecewa dengan COP26 di Glasgow

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Oplus_16908288

    Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Monadi Instruksikan Seluruh Unsur Siaga dan Bergerak Cepat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Mengumpulkan Sampah, Pegadaian Dorong Bank Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Festival Jambi Elok Nian di Anjungan Kabupaten Tebo

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123