• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Dok: Kemnaker)

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Dok: Kemnaker)

Kemnaker Bahas Upah Minimum Tahun 2022

Editor Ara Permana Putra
14/11/2021
in EKONOMI, HUKUM, NASIONAL, PEMERINTAHAN
A A
0
PostTweetSendShareScan

SEKATO.ID | JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual pada Jumat (12/11/2021). Seminar tersebut membahas proses penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

“Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha,” ucap Putri.

Menurutnya, Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan Upah Minimum ditujukan sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

PP 35/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluru pihak harus tetap patuh dengan pelaksaam UMS selama masih berlaku.” terangnya.

Baca juga

1,6 Juta Orang Gagal Dapat BSU Pemerintah

Kemnaker Buka Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas

Indonesia akan Bawa Isu Disabilitas di Presidensi G20

Kemnaker Bersama Negara di ASEAN Sepakat Perangi Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

SAH Minta Kemnaker Gunakan Data Valid Guna Ukur Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Dia berharap, melalui kegiatan seminar tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan Upah Minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan Upah Minimum,” ucapnya.

Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan Upah Minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP Nomor 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan Upah Minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS,” ucapnya.

Adapun Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar Pengupahan, Joko Santosa, menyatakan, penetapan Upah Minimum penting untuk menaikan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian & ketenagakerjaan yg hrs ditaagi semua pihak.

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu terjadinya PHK, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Potensi lainnya yaitu utk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah diatas upah minimum” ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

“Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang hrs menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB,” kata Joko.

Sebagai informasi, seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/walikota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, APINDO, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial.

Sumber: suara.com

Tags: kemnakerupah minimum
Previous Post

Anggota DPR Dorong Kemendikbudristek Sempurnakan Program MBKM

Next Post

Buat SIM Mudah Bagi Kaum Rebahan

Artikel terkait

PEMERINTAHAN

Aek Tumpah Resmi Dibuka, Fadhil Arief Siapkan Wajah Baru Pariwisata Batang Hari

21/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Bukan Sekadar Bangunan Tua! Bakhtiar Dorong Pasar Tembesi Jadi Destinasi Wisata Sejarah

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Fadhil Arief Hadiri Peringatan HPS 2026 di Jakarta

20/11/2026
2k
PEMERINTAHAN

Bunda Zulva Fadhil Bekali Kader KOPRI PMII Batang Hari, Tekankan Kepemimpinan dan Gerakan Sosial Perempuan Muda

20/11/2026
2k
Next Post

Buat SIM Mudah Bagi Kaum Rebahan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net

Sekjen PBB Kecewa dengan COP26 di Glasgow

Breaking News !!Warga Kauala Tungkal Temukan Mayat Bayi di Pelabuhan TPI

BREAKING NEWS! Warga Kualatungkal Temukan Mayat Bayi di Pelabuhan TPI

Kejam!!! Bayi yang Dibuang Di Pelabunan TPI Kuala Tungkal Diduga Hasil Hubungan Gelap

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Oplus_16908288

    Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Jadi Tuan Rumah Smart City Forum 2026, Kota Jambi Perkuat Kolaborasi Digital untuk Pelayanan Publik

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Monadi Instruksikan Seluruh Unsur Siaga dan Bergerak Cepat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Mengumpulkan Sampah, Pegadaian Dorong Bank Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123