SEKATO.ID | JAKARTA – Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Namun, dinamika masyarakat yang masif menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif.
“Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif,” tutur Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (16/11/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai di antaranya dengan menyediakan satu tempat di mana layanan-layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu. Karenanya, pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten/kota menjadi krusial.
“MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wapres menekankan bahwa MPP harus dapat menyediakan pelayanan secara langsung, elektronik, mandiri maupun pelayanan bergerak sesuai dengan target yang terukur.
“MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan, serta dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi,” tegasnya.
Di sisi lain, Wapres juga berharap agar seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pun harus ikut ditingkatkan. Sehingga, pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal ke depannya.
“Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,” urainya.
Menutup arahannya, Wapres berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Aceh untuk terus memperkuat kerja sama antar stakeholder agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing.
“Teruslah ciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing,” pungkas Wapres.
Mendampingi Wapres dalam pertemuan yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Hadir juga jajaran forkopimda serta bupati/wali kota se-Aceh.
Sumber: Setkab.go.id
Discussion about this post