Terkait Dugaan Fee Proyek, PJ Bupati Kerinci Ngaku Tak Tahu

SEKATO.ID, KERINCI – Pj Bupati Kerinci, Asraf, S.Pt, M.Si, akhirnya angkat bicara mengenai isu panas yang mengguncang pemerintahan daerah. Ditengah maraknya keresahan akibat dugaan salah satu ajudannya meminta fee proyek, Asraf menyatakan ketidaktahuannya. “Tentang ini saya benar-benar tidak mengetahui,” ujar Asraf saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/24).

Dugaan tersebut telah mengganggu proses lelang proyek di Kerinci, menyebabkan ketidaknyamanan dan keraguan di kalangan kontraktor. Para kontraktor mengeluhkan bahwa oknum ajudan tersebut sudah meminta fee bahkan sebelum tender dimenangkan, menambah panjang daftar masalah yang harus dihadapi dalam proses pembangunan.

Sebelumnya, saat ditanya lebih lanjut, Asraf mencoba mengalihkan perhatian dengan membahas pentingnya percepatan pelaksanaan proyek. “Saya selalu sampaikan dalam rapat dengan OPD agar secepatnya melaksanakan kegiatan. Agar ekonomi masyarakat kita bergerak.
Saya sudah minta berkali-kali agar semua OPD segera melaksanakan kegiatan, agar jangan menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Namun, tanggapan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk penghindaran dari isu utama. Beberapa kalangan menilai Asraf sengaja tidak menjawab secara langsung pertanyaan mengenai dugaan pungutan fee yang melibatkan ajudannya, meskipun telah ditanyakan berkali-kali.

Diketahui sebelumnya Ketua LSM PETISI SAKTI, Indra Komano, mendesak Asraf untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap ajudannya. Indra menegaskan bahwa jika Asraf tidak bertindak, publik bisa mencurigai adanya keterlibatan atau setidaknya pengetahuan Asraf tentang praktik korupsi tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam jika isu ini dibiarkan tanpa ada tindakan nyata. Ini bukan hanya soal dugaan korupsi, tapi juga soal kepercayaan publik yang dipertaruhkan,” tegas Indra dengan nada geram.

Kasus ini telah menjadi sorotan utama dan publik menunggu langkah konkret dari Asraf. Jika tidak ada tindakan tegas, reputasi pemerintahan Kerinci bisa terancam, membawa dampak buruk bagi kepercayaan masyarakat dan stabilitas pemerintahan.

(Rgk)