SEKATO.ID | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan beberapa hal yang masih menjadi masalah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kinerja dan daya saing untuk bisa memulai ekspor produknya ke luar negeri.
Pertama, adalah minimnya pemahaman legalitas seperti Nomor kepemilikan Pokok Wajib Pajak (NPWP), pentingnya nomor induk usaha, hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan juga prosedur ekspor-impor.
“Memang ini adalah merupakan area yang pemerintah akan terus lakukan penyederhanaan. Beberapa aturan juga seperti pembatasan ekspor atau impor, izin berusaha, sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan mahalnya biaya sertifikasi menjadi penghalang dan ini PR bagi pemerintah untuk terus menyederhanakan,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi 500K Eksportir Baru, Selasa (20/4/2021).
Kedua, kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan.
“UMKM kita memiliki agunan dan modal terbatas, mereka sering dihadapkan pada suku bunga tinggi pada saat ingin mengakses pendanaan dari lembaga keuangan dan juga proses serta waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman dan juga minimnya pemahaman akan pembukuan,” tuturnya.
Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan suku bunga pinjaman bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat alias KUR.
Seperti diketahui bahwa plafon KUR tanpa jaminan yang tadinya Rp50 juta ditingkatkan menjadi Rp100 juta. Lalu, kredit untuk UMKM juga telah diperbesar pemerintah hingga Rp20 miliar yang sebelumnya hanya Rp500 juta hingga Rp10 miliar.
Untuk tingkat suku bunga, Presiden Joko Widodo telah meminta agar skala bisnis kecil bisa ditekan menjadi 6 persen untuk meringankan para pelaku usaha kecil.
“KUR merupakan salah satu contoh di mana volume dan aktivitas untuk mendukung UMKM terus ditingkatkan,” imbuh Sri Mulyani.
Ketiga, UMKM masih belum mendapatkan pendampingan usaha
Sri Mulyani melihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan manajemen perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM.
“Untuk itu, pemerintah memberikan program-program pendampingan yang dilakukan saat ini oleh berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan bahkan juga pemerintah daerah,” jelasnya.
Keempat, tandar produk UMKM masih belum sesuai dengan standar global
“Minimnya standar produk sesuai dengan standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Dari sisi produksi, terjadi inkonsistensi dan tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya,” tutur Sri Mulyani.
Hal lainnya yang turut menjadi persoalan adalah hambatan kapasitas produksi, baik SDM dan bahan baku yang dimiliki sebagian besar UMKM di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan bantuan fasilitas peralatan dan anggaran untuk riset dan pengembangan UMKM.
“Pemerintah meningkatkan berbagai upaya di dalam rangka untuk menambah anggaran di bidang research and development dan bahkan insentif usaha agar kegiatan riset and development bisa mendapatkan insentif perpajakan,” terangnya.
Kelima, sulitnya melakukan pemasaran yang sesuai dengan masa kini
Sri Mulyani menyatakan sampai saat ini, UMKM Indonesia masih memiliki kendala dalam mendapatkan informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.
“Selain itu, minimnya kemampuan promosi, tingkat literasi digital, dan literasi keuangan serta market research juga menjadi penghalang bagi UMKM di dalam menembus pasar pasar global,” kata dia.
Faktor lainnya yang membuat UMKM sulit menembus pasar internasional adalah inkonsistensi dalam memberikan update produknya di marketplace.
Sumber: IDN Times
Discussion about this post