SEKATO.ID | JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna beragendakan pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Kamis (14/07/2022).
Dalam hal ini fraks Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangannya yang dibacakan oleh Ketua Fraksi, Sudria.
Sudria mengatakan APBD 2021 merupakan tahun pertama dari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Alharis dan Abdullah Sani, dimana penggunaan anggaran tidak terlepas dari program-program yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026.
Berdasarkan dari lampiran laporan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah tahun anggran 2021 yang telah disampaikan atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK Berdasarkan LHP BPK RI, pemerintah daerah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2021 untuk ke sepuluh kali nya.
“artinya sepuluh tahun berturut-turut kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi . Prestasi ini tentunya harus diimbangi dengan progres yang baik pula dengan capaian pembangunan,” ungkapnya.
Namun dari LHP BPK RI tentunya ada catatan-catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dengan jangka waktu terbatas.
Menurutnya, Realisasi pelaksanaan APBD merupakan tolak ukur atas capaian program kerja yang sudah ditetapkan, hal ini bermanfaat untuk bahan untuk evaluasi kinerja pembangunan ke depannya.
Ia memaparkan bahwa Kondisi petumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021, mengalami pertumbuhan 3,66 persen dibandingkan tahun 2020.
Dari sisi produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,33 persen . Dampak covid 19 berdampak kesemua sektor terutama ekonomi. Tahun 2021 presentase kemiskinan pada september 2021 sebesar 7,67 persen, angka tersebut menurun 0,42 persen poin dibandingkan maret 2021.
Jadi tercatat jumlah penduduk miskin September 2021 di Provinsi Jambi sebanyak 279,86 ribu orang.
Kemudian, Berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini mengindikasikan awal bahwa arah pemulihan ekonomi relatif sudah on the right track.
“Pada kesempatan ini kami meminta pihak pemerintah terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan mempercepat langkah-langkah strategis terutama memperkuat laju pertumbuhan ekonomi.,” Ujarnya
Kemudian, Posisi realisasi APBD tahun 2021 Provinsi Jambi yakni pendapatan sebesar Rp 4,40 triliun dan terealisasi sebesar Rp,4.73 triliun atau 107,36 % melampaui target yang telah ditentukan.
“Disatu sisi kami menanggapi positif realisasi yang melebihi target. Dan kami berasumsi bahwa hal ini disebabkan kinerja yang baik sehingga realisasi dapat meningkat. Sedangkan untuk belanja daerah dianggarkan Rp.4,80 triliun dan terealisasi sebesar Rp.4,39 triliun atau sebesar 91,33%. Kalo dilihat dari postur APBD dari sisi pendapatan terealisasi melampaui target, namun dari segi belanja daerah tidak memenuhi target bahkan terjadi SILPA yang cukup besar yaitu Rp.727 Milyar, penetapan target tidak sesuai dengan perencanaan, untuk itu kami Fraksi PAN mohon penjelasan,” pungkasnya.
Adapun pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 1,38 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,56 triliun atau 112,60%. Begitu juga bersumber dari retribusi daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain, dan dana transfer mengalami peningkatan dan melebihi target. “kamipun dari fraksi PAN memberikan penilaian positif terhadap hal ini, mengingat wilayah kita secara keseluruhan di dua tahun terakhir dilanda wabah covid 19. Tentunya harus ada upaya keras dari pemerintah untuk melakukan terobosan dalam menangani kondisi disegala sektor pasca covid 19. Kepada pemerintah kami juga meminta untuk dapat menggali potensi sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya
Lebih lanjut, Pada posisi belanja daerah , belanja operasional sebesar Rp.3,38 triliun dan realisasi Rp.3.08 triliun atau sebesar 90,88% dan belanja modal Rp.485,32 miliar dan realisasi Rp. 449.69 miliar atau 92,66 %. Artinya belanja operasional lebih besar dari belanja modal, idealnya dalam penganggaran bahwa belanja modal lebih besar dari belanja operasional, untuk itu kami mohon tanggapan.
Program pencegahan dan penanggulangan covid 19 total anggaran baik untuk pencegahan, penanggulangan,dukungan penanganan dampak ekonomi serta bantuan social safety net adalah Rp. 623,37 miliar terealisasi Rp. 382,21 miliar atau 61,31%. Dalam mencegah dan menangani serta dampak covid 19 dilakukan juga kebijakan recofusing anggaran disemua OPD, banyak program-program yang anggaran dipotong atau tidak bisa dilaksanakan. Sementara dari penggunaan anggaran pencegahan dan penanganan wabah covid 19 secara keseluruhan mencapai 61,31 %, artinya masih banyak yang tidak terealisasi, untuk kami mohon penjelasan.
“Realisasi anggaran pemerintah daerah, dari lampiran yang sampaikan kepada kami, kami dapat memberikan tanggapan positif atas capaian realisasi program dan serapan anggaran. Hanya beberapa instansi yang belum mencapai target. Kedepan kepada Gubernur kami meminta supaya dapat senantiasa mengawasi, instansi yang memiliki serapan anggaran tidak sesuai target,” pintanya.
Karena dari visi misi Jambi Mantap yang dijabarkan dalam RPJMD sangat membutuhkan SDM tangguh yang bekerja berbasis kinerja, agar semua program pembangunan dari segala sektor dapat tercapai, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, Pada lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah, tergambar angka saldo akhir piutang yang masih cukup besar, bahkan ada sejak pengakuan piutang tahun 2004 , mohon tanggapan.
“Pada kesempatan ini kami Fraksi PAN menekankan untuk postur APBD tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagi , terutama diawali dengan perencanaan yang baik dan tepat sasaran yang berimplikasi kepada output capaian yang maksimal,” tutupnya. (Hp)
Discussion about this post