• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS

Penerapan kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Korupsi berkaitan dengan Hajat Hidup Masyarakat

Editor Ara Permana Putra
17/04/2022
in OPINI
A A
0
PostTweetSendShareScan

Sebagaimana diketahui Gencarnya Penindakan yang dilakukan oleh Aparatur Kejaksaan RI dan Jajarannya perlu mendapatkan apresiasi sekaligus dukungan penuh bagi kita semua termasuk kalangan praktisi hukum, pemerhati hukum dan Akademisi Hukum;

Langkah strategis tindakan represif Kejaksaan Agung dalam menggoreng kasus yg terkait dengan kepentingan masyarakat adalah hal yg sangat populis, bagi masyarakat tentu saja tidak hanya menyalahkan pemerintah sebagai pembuat regulasi atau kebijakan tata kelola kepentingan masyarakat, tetapi akan lebih jauh mengetahui ternyata di tengah kesulitan dan himpitan masyarakat masih ada yamg tega berbuat keji dengan menyalahgunakan Fasilitas eksport Import yang diberikan pengusahan untuk mempermainkan harga yang disebut dengan “Mafia” atau “Kartel” yang tidak lain adalah “corruptio” kalau diterjemahkan dalam KBBI adalah “Kejahatan, Keburukan, dapat disuap, dan tidak bermoral, untuk itu mari kita mengawasi prilaku buruk para Mafia.

Kartel dan koruptor ini untuk membantu penegakan hukum, kita semua tidak boleh diam atau mendiamkan bersikap permisif atau tidak mau tahu, karena yg menjadi korban adalah bukan saja Keuangan Negara yg digerogoti akibat fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Negara tetapi juga, para pengusaha kecil dan menengah yang tidak mampu bersaing karena harga pasar dengan kualitas yang lebih baik, dan masyarakat juga menjadi korban karena permainan harga oleh pelaku korupsi dimaksud, demikian diungkap oleh praktisi hukum dan juga seorang akademisi diberbagai perguruan tinggi di Denpasar DR Drs Nengah Renaya, SH, MKn;

Disisi lain, memang dengan Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, yang mencabut kata “DAPAT” dan menjadikan pasal 2(1) dan pasal 3 delik materiil yg menunjukkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah menjadi nyata dan pasti ( actual loss ), sehingga disisi lain menjadi hambatan dalam menerapkan unsur kerugian perekonomian negara;

Namun demikian, Kejaksaan sudah pernah menerapkan beberapa kasus terkait dengan penerapan dan pembuktian “perekonomian negara” yang bisa menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum dalam mengambil pertimbangan dan keputusan anatara lain jauh sebelum adanya putusan Makamah Konstitusi (MK), antara lain, putusan nomor; 1164 K/ Pid/1985 atas nama terdakwa TG, dimana terdakwa secara melawan hukum membangun tanpa ijin diwilayah perairan di wikayah mikik negara yang mengakibatkan Negara tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan utk kepentingan umum menurut Majelis Hakim pada saat itu termasuk perbuatan yg merugikan “perekonomian negara”

Pada kasus lain jg berkaitan dengan perekonomian negara adalah putusan Nomor; 1144 K/ Pid/ 2006 atas nama terdakwa ECW N sebagai direktur Utama Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (Bridging loan) secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip ke-hati2 an dalam Perbankan dan cenderung KKN, menurut pertimbangan Majelis Hakim termasuk merugikan perekonomian Negara karena dengan memberikan jumlah kredit yg besar dalam kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan diberikan kepada pengusaha yg tidak produktif;

Baca juga

Aek Tumpah Resmi Dibuka, Fadhil Arief Siapkan Wajah Baru Pariwisata Batang Hari

Bukan Sekadar Bangunan Tua! Bakhtiar Dorong Pasar Tembesi Jadi Destinasi Wisata Sejarah

Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Fadhil Arief Hadiri Peringatan HPS 2026 di Jakarta

Bunda Zulva Fadhil Bekali Kader KOPRI PMII Batang Hari, Tekankan Kepemimpinan dan Gerakan Sosial Perempuan Muda

Dalam perkembangannya setelah atau pasca dikeluarkannya putusan MK, kasus yg terbukti dalam penerapan unsur perekonomian Negara adalah kasus ekspor tekstil oleh PT. Peter Garmindo Prima dan PT. Flemings Indo Batam atas nama tersakwa Drs . Ir dengan Putusan MA No.4952 K/Pid.sus/2021 tgl 8 Desember 2021, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa akibat terjadinya penyalahgunaan ijin Import makan terjadi lonjakan jumlah import barang yg masuk yang berpotensi merugikan prokduk tekstil dalam negeri dan menyebabkan penutupan sejumlah pabrik tekstil dan UMKM yg berdampak pula terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar2an, kemudian akibat penurunan produksi dalam negeri yang menurun terdapat pula pangsa pasar domestik mengalami penurunan, akibatnnya juga berpengaruh terhadap industri perbankkan yang telah memberikan kredit terhadap pabrik tekstil yang tutup dan tidak mampu membayar cicilan; hal ini jg sangat bertengangan dengan kebijakan ekonomi Mikro dalam rangka melindungi daya saing industri tekstil dalam negeri terhadap tekstil import;

Hal inilah yg menjadi pertimbangan perlunya penerapan perekonomian negara dalam kasus2 tertentu yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan Ekspor Import, yang paling terpenting bagaimana hak hak ekonomi masyarakat dapat terjamin dengan baik dan dapat terlindungi dengan baik sehingga sirkulasi perekinomian di masyakat dapat bergerak dan peredaran uang di masyarakat secara kontinyu tidak terganggu dengan kepentingan individu, kelompok dan golongan yg hanya mencari keuntungan sesaat;

Jika penerapan perekonomian negara dapat diterapkan, Kejaksaan tidak saja menuntut secara riil kerugian negara sebagai uang pengganti tetapi juga akan dapat merampas seluruh asset terdakwa dan perusahaan sebagai pergantian atas  tergerusnya perekonomian masyarakat luas akibat perbuatnnya, sebagaimana disampaikan oleh DR Nengah  yang juga seorang Notaris yg sdh terbiasa mengajar di berbagai kampus di Luar Negeri seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dll;

Penulis: 

DR drs Nengah Renaya, SPd, SH, Mkn, praktisi hukum ,notaris dan PPAT serta Dosen pengajar Pasca Sarjana Universitas Warmadewa dn Dosen Magister Ke Notariatan Universitas Udayana

Previous Post

Berbagi di Ramadhan, IFC Lakukan Buka Bersama dan Berikan Bantuan ke Anak Yatim-Piatu

Next Post

Imbauan Dewan Pers Terkait THR Idul Fitri 2022, Masyarakat Bisa Lapor Polisi

Artikel terkait

OPINI

Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

06/11/2026
2k
NASIONAL

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

21/10/2026
2k
Oplus_16908288
OPINI

Sebelum Kenyang Pastikan Mereka Bersekolah

06/10/2026
2k
OPINI

Asap dan Keadilan

17/09/2026
2k
OPINI

Hidup di Era AI:  Menguasai atau Dikuasai?

15/09/2026
2k
Next Post

Imbauan Dewan Pers Terkait THR Idul Fitri 2022, Masyarakat Bisa Lapor Polisi

Lampu Mati Tanpa Pemberihatuan, KNPI Tanjab Barat Nilai PLN Tak Penuhi Hak Konsumen

Breaking News !!! Satu Rumah Semi Permanen di Desa Sungsang, Senyerang Terbakar

Balumbo Biduk, Tiga Edisi Tak Dilaksanakan Pemkab Sarolangun

Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Perdagangan BBM Diduga Ilegal di Pelabuhan Talang Duku

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Oplus_16908288

    Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Monadi Instruksikan Seluruh Unsur Siaga dan Bergerak Cepat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Mengumpulkan Sampah, Pegadaian Dorong Bank Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Jadi Tuan Rumah Smart City Forum 2026, Kota Jambi Perkuat Kolaborasi Digital untuk Pelayanan Publik

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Festival Jambi Elok Nian di Anjungan Kabupaten Tebo

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123