SEKATO.ID|JAMBI – Kementerian Keuangan Melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp 490,63 triliun, atau baru 18,1% terhadap pagu APBN TA 2022 yang sebesar Rp 2.708,7 triliun.
Mengutip Kontan.co.id, Menteri Keuangan Sr Mulyani memerinci, realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 150 triliun, atau 15,9% dari pagu APBN. Menurutnya belanja tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan kegiatan operasional K/L, program K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial ke masyarakat.
Sementara itu, belanja non K/L telah mencapai Rp 164,2 triliun atau 16,4% terhadap pagu APBN. Belanja ini digunakan untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun/jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Lalu, untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 176,5 triliun, atau 22,9% terhadap pagu APBN.
Realisasi belanja ini utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular TA 2022 tahap I,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Maret, Rabu (20/4).
Di sisi lain, pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp 15 triliun sampai dengan 14 April 2022. Pembiayaan ini ditujukan dalam rangka untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 10 triliun, investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 4 triliun, dan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 1 triliun.
“Artinya APBN bekerja keras sejalan dengan pemulihan ekonomi, pembiayaan investasi juga didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi,” imbuh Sri Mulyani.
Selain itu, melalui belanja negara, APBN juga telah bekerja untuk mendukung program-program penanganan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.
Sumber : Kontan.co.id
Discussion about this post