SEKATO.ID | SAROLANGUN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Reza Fikri angkat bicara terkait penyerahan kembali Mobil Dinas (Mobnas) milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun ke mantan Pimpinan dan Ketua DPRD Sarolangun, HM Syaihu.
“Tujuan pemberian kendaraan dinas pada pimpinan OPD atau pejabat daerah, sebagai sarana penunjang kelancaran operasional tugas kedinasan. Ya setelah pejabat tertentu sudah tidak memegang jabatan atau telah purna tugas maka kendaraan dinas milik Pemkab Sarolangun baik di Sekda maupun Sekwan harus dikembalikan sehingga dapat digunakan bagi pejabat baru,” terangnya, Jumat (1/4).
“Saya sudah sampaikan saat acara serah terima kemaren, Pak Sekda, Kabid Aset, Ibu Winda (Pegawai BPKAD), jika mobil ini dikembalikan lagi kepada mantan pejabat tersebut, maka Pemkab Sarolangun tidak bisa lagi mengajukan Surat Kuasa Khusus (SKK) Penarikan. Karena Kejari sudah melaksanakan tugas penarikan dan telah dilakukan serah terima. Kemudian saat itu saya tunjukkan juga pasal-pasalnya, jika ada pelanggaran terhadap prosedur dan aturan pinjam pakai dikemudian hari, maka bisa dilakukan proses hukum,” jelasnya.
Dijelaskannya, jika Kasi Datun hanya memiliki wewenang ikut campur terhadap Mobnas tersebut sampai SKK selesai. Yakni saat mobil-mobil hasil penarikan itu diserahkan Kejari Sarolangun ke Pemkab Sarolangun.
“Namun jika nantinya setelah mobil itu diserahkan, kemudian dipinjam pakaikan lagi dari Pemkab kepada yang tidak berhak, maka akan ada peraturan perundangan dan sanksinya,” ujarnya.
Untuk diketahui, 4 unit Mobnas tersebut yakni Toyota Fortuner 2.7 V Automatic TGN51R-EKPSKD dengan Nomor Polisi (Nopol) BH 1235 SZ, Nissan NP300 Navara VL 2.5 (4×4) A/T dengan Nopol BH 9384 SZ, Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4×4) A/T dengan Nopol BH 6 Z dan Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T dengan Nopol BH 1246 SZ.
Sebanyak 3 unit dari 4 Mobnas tersebut tidak dikembalikan HM Syaihu, terhitung sejak masa jabatannya sebagai Pimpinan dan Ketua DPRD Sarolangun Fraksi PDI Perjuangan Tahun periode 2009-2014 dan 2014-2019 berakhir. Bahkan beberapa kali upaya pedekatan secara administratif dan persuasif yang dilakukan Pemkab Sarolangun terhadap Anggota DPRD Sarolangun terpilih kembali dari Partai Demokrat Periode 2019-2024 tidak direspon.
“Pemerintah Kabupaten Sarolangun kemudian memberikan SKK kepada Kejari Sarolangun untuk melakukan upaya hukum penarikan kenderaan dinas sebagai aksi penyelamatan aset daerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya yang pada saat itu turun langsung melakukan penarikan akhirnya berhasil membawa mobil-mobil tersebut ke Kantor Kejari untuk kemudian dilakukan serah terima dengan Sekda Sarolangun, Ir Endang Abdul Naser,” paparnya.
“Setelah berhasil kita tarik, pada 29 November Tahun 2021 kita serahkan ke Pemkab Sarolangun. Jadi kalau memang dipinjam pakaikan, buat apa diberikan SKK-nya ke Kejaksaan dari Sekda-nya,” tutup Kasi Datun.
Terpisah, Sekretaris Dewan Kabupaten Sarolangun, Efrianto membenarkan jika mobil Nissan NP300 Navara VL 2.5 (4×4) A/T dengan Nopol BH 9384 SZ memang sudah diserahkan kembali ke HM Syaihu pada bulan Desember 2021 lalu.
“Kalau yang mobil satu itu iyo sudah izin bupati. Mobil Nissan Navara. Itu sudah izin pinjam ke pak bupati. Pak Syaihu langsung secara tertulis izin pinjam ke bupati. Kalau yang Pajero, sayo yang pegang. Rencananyo untuk persiapan dilelang,” ujarnya.
Ketika ditanya perihal alasan dan dasar pinjam pakai yang diajukan H M Syaihu, Efrianto mengatakan bahwa ini bisa jadi atas pertimbangan yang bersangkutan merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.
“Mungkin, mungkin karno dio mantan ketua yo kan. Selaku mantan pimpinan, dio mengajukan surat permohonan pribadi secara tertulis pinjam pakai ke bupati, didisposisikan ke Sekda. Kemudian Sekda menyerahkan ke sayo,” jelas Sekwan.
Keterangan tersebut turut diamini oleh Sekda Kabupaten Sarolangun, Ir Endang Abdul Nasir. Kata dia, penyerahan kembali Mobnas tersebut sudah atas persetujuan Bupati Sarolangun, H Cek Endra dengan dasar permohonan pribadi secara tertulis izin pinjam pakai yang dilayangkan HM Syaihu.
“Iyolah, pak bupati kan setuju. Dio minta persetujuan bupati dan bupati pinjamkan. Dio pinjamlah. Jadi di Sekwanlah berita acara pinjam pakainyo,” ungkapnya.
Saat ditanya terkait surat permohonan peminjaman Mobnas dari HM Syaihu yang disetujui bupati, Sekda mengaku menerima surat tersebut dan sudah meneruskan kembali ke Sekwan.
“Iyo disampaikan ke saya dan sudah saya teruskan ke Sekwan. Koordinasi saja dengan Sekwan,” ujarnya. (rin)












Discussion about this post