Hadapi Ancaman Karhutla, Bupati Batang Hari Ikuti Rakor Teknis Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB

Sekato,id,Jambi – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya memperkuat koordinasi dan langkah antisipasi kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakor) Penanganan Karhutla yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (2/9/2026).

Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, turut menghadiri rakor tersebut bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi. Pertemuan ini dihadiri langsung Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D. serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.

Kehadiran pemerintah pusat dalam rakor tersebut menunjukkan bahwa persoalan Karhutla masih menjadi perhatian penting, terutama dalam menghadapi potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Rakor teknis menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, serta unsur terkait lainnya dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan Karhutla di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batang Hari hadir bersama Kalak BPBD Kabupaten Batang Hari. Sejumlah kepala daerah dan jajaran terkait lainnya juga turut hadir mengikuti rakor.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi juga diperkuat melalui langkah pencegahan, pemantauan titik rawan, kesiapsiagaan personel dan peralatan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sendiri menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga wilayah Jambi dari ancaman Karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas udara.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di wilayah masing-masing sehingga potensi Karhutla dapat ditekan dan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.(TN)