SEKATO.ID, KERINCI — Pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kerinci dengan nilai anggaran sekitar Rp137.509.300.000 mulai menjadi sorotan. Namun, perhatian publik kali ini bukan semata tertuju pada megahnya proyek infrastruktur kesehatan tersebut, melainkan pada kabar mengenai dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ilegal dalam kegiatan pembangunan.
Isu ini memunculkan pertanyaan serius di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek tersebut. Jika benar terdapat penggunaan BBM ilegal, persoalannya bukan lagi sekadar urusan pasokan bahan bakar, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap hukum, transparansi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah.
Proyek yang semestinya menjadi simbol peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat itu kini menghadapi pertanyaan yang tak kalah penting dari progres fisik bangunan: dari mana BBM untuk menunjang aktivitas pembangunan diperoleh, siapa pemasoknya, dan apakah distribusinya sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab, mengingat penggunaan BBM untuk operasional alat berat, kendaraan angkut, maupun kebutuhan konstruksi lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Untuk memperoleh klarifikasi, pihak humas pembangunan telah dihubungi media sekato.id melalui pesan WhatsApp guna meminta penjelasan terkait kabar dugaan penggunaan BBM ilegal tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan pihak kontraktor.
Belum adanya respons tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dugaan itu benar. Akan tetapi, klarifikasi dari pihak pelaksana proyek sangat dibutuhkan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Pihak proyek diharapkan menjelaskan sumber pasokan BBM, identitas pemasok, serta dokumen yang membuktikan legalitas bahan bakar yang digunakan selama proses pembangunan berlangsung.
Dengan nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp137.509.300.000 pengawasan tidak semestinya hanya berhenti pada kualitas bangunan, ketepatan waktu pengerjaan, dan kesesuaian volume pekerjaan. Rantai pasokan material maupun bahan bakar yang mendukung pelaksanaan proyek juga perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan penggunaan BBM ilegal tersebut memiliki dasar bukti, aparat penegak hukum dan instansi berwenang dapat menelusurinya sesuai kewenangan masing-masing. Sebaliknya, jika kabar itu tidak benar, penjelasan terbuka dari pihak terkait diperlukan untuk meluruskan informasi.
Publik tentu berharap pembangunan rumah sakit ini berjalan sesuai aturan, mengingat fasilitas tersebut nantinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Kini, pertanyaan yang menunggu jawaban bukan hanya seberapa jauh pembangunan rumah sakit itu berjalan, tetapi juga apakah seluruh proses di baliknya telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Rgk)
Discussion about this post