• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Foto : Dok. Kompas

Foto : Dok. Kompas

Diduga Terdapat Praktik Monopoli, KPPU Selidiki Google

Editor Ara Permana Putra
16/09/2022
in NASIONAL
A A
0
PostTweetSendShareScan

SEKATO | JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaraan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh Google dan anak usahanya di Indonesia.

“KPPU menduga, Google telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi dalam distribusi aplikasi secara digital di Indonesia,” kata Direktur Ekonomi Kedeputian bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Mulyawan Ranamanggala lewat siaran persnya, Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan Rapat Komisi pada 14 September 2022, KPPU memutuskan untuk melanjutkan penelitian tersebut dalam bentuk penyelidikan dugaan pelanggaran UU No. 5/1999.

KPPU akan melakukan proses penyelidikan akan dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kerja ke depan, guna memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang.

Mulyawan mengatakan, KPPU selama beberapa bulan terakhir telah melakukan penelitian inisiatif yang berkaitan dengan perusahaan multinasional asal Amerika Serikatp penyedia jasa dan produk internet tersebut.

Penelitian difokuskan pada kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan Google Pay Billing (GBP) di berbagai aplikasi tertentu. Google Pay Billing adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store.

Baca juga

Konsolidasi Bersama Gubernur Jambi, Kppu Memanifestasikan Iklim Persaingan Usaha Dan Pelaksanaan Kemitraan Sehat

Mahkama Agung Kabulkan Kasasi KPPU Atas Penetapan Harga Jasa Angkutan Udara

Induk Google Dikabarkan Akan PHK 10.000 Karyawan

KPPU Mulai Gelar Sidang Kasus Minyak Goreng

KPPU Selesaikan Permasalahan Kemitraan PT GPI dengan KUD Sinar Delima

Atas penggunaan GBP tersebut, Google mengenakan tarif layanan atau fee kepada aplikasi sebesar 15-30 persen dari pembelian. Berbagai jenis aplikasi yang dikenakan penggunaan GPB tersebut meliputi aplikasi yang menawarkan langganan seperti pendidikan, kebugaran, musik, atau video, aplikasi yang menawarkan digital items yang dapat digunakan dalam permainan atau gim. Berikutnya aplikasi yang menyediakan konten atau kemanfaatan seperti versi aplikasi yang bebas iklan, dan aplikasi yang menawarkan cloud software and services (seperti jasa penyimpanan data, aplikasi produktivitas, dan lainnya).

Kebijakan penggunaan GPB tersebut mewajibkan aplikasi yang diunduh dari Google Play Store harus menggunakan GPB sebagai metode transaksinya, dan penyedia konten atau pengembang aplikasi wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam GPB tersebut.

KPPU menganggap, Google juga tidak tidak memperbolehkan penggunaan alternatif pembayaran lain di GPB. Kebijakan penggunaan GPB tersebut efektif diterapkan pada 1 Juni 2022.

Dari penelitian, KPPU menemukan bahwa Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen). Terdapat beberapa platform lain yang turut mendistribusikan aplikasi (seperti Galaxy Store, Mi Store, atau Huawei App Gallery), namun bukan merupakan subsitusi sempurna dari Google Play Store.

Bagi pengembang atau developer aplikasi, Google Play Store sulit disubstitusi karena mayoritas pengguna akhir atau konsumen di Indonesia mengunduh aplikasinya menggunakan Google Play Store.

KPPU juga menemukan bahwa Google memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan penggunaan GBP untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store. Aplikasi yang terkena kewajiban ini tidak dapat menolak kewajiban, karena Google dapat menerapkan sanksi penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store atau tidak diperkenankan dilakukan update atas aplikasi tersebut. Artinya aplikasi tersebut akan kehilangan konsumennya.

“Kewajiban ini ditemukan KPPU sangat memberatkan pengembang aplikasi di Indonesia karena pengenaan tarif yang tinggi, yakni 15-30 % dari harga konten digital yang dijual. Sebelum kewajiban penggunaan GPB, pengembang atau developer aplikasi dapat menggunakan metode pembayaran lain dengan tarif di bawah 5%,” terang Mulyawan.

Selain itu, KPPU juga menduga Google telah melakukan praktik penjualan bersyarat (tying) untuk jasa dalam dua model bisnis berbeda, yaitu dengan mewajibkan pengembang aplikasi untuk membeli secara bundling, aplikasi Google Play Store (marketplace aplikasi digital) dan Google Play Billing (layanan pembayaran). Serta ditemukan bahwa untuk pembelian di aplikasi, Google hanya bekerja sama dengan salah satu penyedia payment gateway/system, sementara beberapa penyedia lain di Indonesia tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam menegosiasikan metode pembiayaan tersebut. Berbeda dengan yang perlakuan ditujukan bagi digital content provider global, dimana Google membuka provider untuk kerja sama dengan payment system alternatif

Dengan demikian berdasarkan analisis KPPU, berbagai perbuatan Google tersebut dapat berdampak pada upaya pengembangan konten lokal yang tengah digalakkan pemerintah Indonesia.

“Dalam proses penelitian, KPPU telah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak dan dapat menyimpulkan bahwa, kebijakan Google tersebut merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat di pasar distribusi aplikasi secara digital,” pungkasnya. (*/dar)

Tags: GoogleKPPUPraktik Monopoli
Previous Post

Pemilu 2024, Caleg DPR dan Calon Presiden Boleh Berijazah Paket C

Next Post

BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia Bakal Dibagikan pada Desember 2022

Artikel terkait

DAERAH

Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

15/11/2026
2k
HUKUM

Perketat Pintu Masuk Indonesia, Polri dan Imigrasi Luncurkan I-GHAS 24/7 untuk Deteksi Buronan Internasional

10/11/2026
2k
NASIONAL

Luthfi Yazid: Usut Tuntas Dugaan Skandal Penyadapan, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan!

05/11/2026
2k
DAERAH

Forum Konsultasi Publik Ungkap Rekam Jejak Gunung Kerinci: Lebih dari 32 Kali Erupsi Sejak 1838

30/10/2026
2k
DAERAH

Korwil BGN Kerinci Dorong SPPG Serap Hasil Panen Petani Lokal, Program Gizi Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat

28/10/2026
2k
Next Post
Foto : Dok. Antara

BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia Bakal Dibagikan pada Desember 2022

OJK Dorong Pengembangan UMKM Sebagai Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah

BBM Naik, Standarisasi CC Kendaraan Pengguna Belum Berlaku di Jambi

Foto : Dok. Tempo

Harga TBS di Jambi Kembali Turun, Jadi Rp2.397 per Kilogram

Foto : Dok. CNN Indonesia

Ini Cara Cek Terima BLT BBM Rp600 Ribu lewat HP

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Alirkan Air, Mensediar Rusli Siapkan Pembenahan Besar di Tirta Sakti

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • HUT Ke-62 Golkar, Ivan Wirata: Golkar Harus Hadir Bersama Rakyat, Bukan Hanya Saat Pemilu

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • 623 Operator Bank Sampah di Kota Jambi Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Sisanya Masih Diproses

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bupati Fadhil Arief Terima Audiensi, Matangkan Persiapan HUT PGRI ke-81 dan HGN 2026 Tingkat Provinsi Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bupati Fadhil Arief Pimpin Upacara HKN ke-62, Tekankan Penguatan Sistem Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dan Jambi Smart City Fest, Momentum Promosikan Potensi Kota Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123