• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS

Waket Komisi II DPR Janji Cari Solusi Atas Persoalan Mafia Tanah

Editor Ara Permana Putra
08/09/2021
in NASIONAL, POLITIK
A A
0
PostTweetSendShareScan

SEKATO.ID | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan, Komisi II DPR berupaya sungguh-sungguh untuk mencarikan solusi atas persoalan mafia tanah.

Ia menyatakan, isu-isu tentang mafia tanah sendiri memang sudah ada sejak lama. Tanah yang semestinya menjadi objek kehidupan bagi masyarakat banyak, tetapi oleh oknum-oknum tertentu justru dijadikan sebagai objek yang menguntungkan bagi pribadi atau golongan tertentu saja.

“Kita menggunakan bahasa mafia karena mereka-mereka yang tidak berhak kemudian menggunakan pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan sepihak. Jumlah dan keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Ini yang kita katakan sebagai sesuatu yang tidak adil,” ucap Syamsurizal di sela-sela agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, Komisi II DPR patut menyiapkan Panja untuk menggali secara dalam mengenai mafia tanah ini. Ia menyampaikan, Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan akan terus melakukan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia, dan mencari daerah-daerah mana saja yang (dicurigai ) ada mafia tanahnya.

“Ini yang menjadi target kita. Jawa Timur kita datangi, karena Jatim termasuk wilayah yang maju, seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Surabaya adalah tempatnya para pengusaha-pengusaha besar,” kata Syamsurizal.

Dijelaskannya, dari paparan yang telah disampaikan Kakanwil BPN Jatim dalam pertemuan dengan Komisi II, kerja penanganan kejahatan mafia pertanahan yang dilakukan tidak bisa optimal akibat keterbatasan anggaran.

Baca juga

Tinjau Pembangunan Kolam Retensi Paal Lima, Edi Purwanto Harap Jadi Percontohan Pengendalian Banjir Nasional

Perdana RDP Khusus dengan Komisi II DPR RI, Ombudsman RI Sampaikan Capaian Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik

Edi Purwanto Siap Kawal Anggaran Turap Sungai Batanghari, Minta Dokumen Teknis Segera Disiapkan

Rocky Chandra Apresiasi Polda Jambi Terkait Dugaan TPPO Bayi 8 Bulan

Kementerian ATR/BPN Gandeng PNM Percepat Program Pendaftaran Tanah

“Kerja sama mereka (BPN Jatim) dengan pihak Polda Jatim sudah ditandatangani sejak tahun 2018. Tetapi mereka mengatakan, anggarannya tidak tersedia untuk mengejar kejahatan mafia ini,” urainya.

Selain itu, lanjut Syamsurizal, mereka juga terkendala oleh masalah data yang tidak lengkap serta tidak adanya kewenangan yang mereka miliki.

“Hal itu sempat kita pertanyakan, mengapa kerjasamanya sudah ada sejak tahun 2018 tetapi kewenangannya tidak punya,” kata politisi Fraksi PPP tersebut sembari menambahkan, banyak pihak-pihak tertentu seperti perusahaan yang mendapatkan hak guna usaha (HGU), namun mereka tidak mengoptimalkan pemanfaatan tanahnya sehingga terjadi lahan tidur.

“Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka kita kejar masalah itu. Sebab itu bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jawa Timur sendiri menyumbangkan 20 persen PNBP. Kasus lainnya yaitu mereka yang mendapat HGU atas tanah dalam jumlah luasan tertentu tetapi mereka menggarapnya lebih dari yang diberikan. Ke depan, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan menuntut ganti rugi atau semacam denda bagi mereka. Sehingga itu menjadi PNBP bagi negara,” tandasnya.

Syamsurizal menyatakan, Komisi II akan melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki tanah terlantar atau tidak tergarapkan.

“Karena sudah ada peraturan, mereka yang tidak menggarap tanahnya selama 2 tahun maka itu menjadi milik negara. Yang dikuasai oleh pemerintah sepenuhnya. Ini masuk dalam aset bank tanah,” pungkas legislator dapil Riau I tersebut.

Sumber: dpr.go.id

Tags: DPR RImafiamafiah tanahpertanahantanah
Previous Post

Konteks Agraria, Waket BAKN DPR RI Telaah Persoalan yang Kian Kompleks

Next Post

Pemkot Jambi Targetkan PAD Naik 8,21 Persen di RAPBD Perubahan 2021

Artikel terkait

DAERAH

Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

15/11/2026
2k
POLITIK

HUT Ke-62 Golkar, Ivan Wirata: Golkar Harus Hadir Bersama Rakyat, Bukan Hanya Saat Pemilu

13/11/2026
2k
POLITIK

24.119 Kendaraan Angkutan Barang Langgar Aturan,Ivan Wirata: Pengawasan Tidak Bisa Berjalan Sendiri-sendiri

11/11/2026
2k
HUKUM

Perketat Pintu Masuk Indonesia, Polri dan Imigrasi Luncurkan I-GHAS 24/7 untuk Deteksi Buronan Internasional

10/11/2026
2k
NASIONAL

Luthfi Yazid: Usut Tuntas Dugaan Skandal Penyadapan, Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan!

05/11/2026
2k
Next Post

Pemkot Jambi Targetkan PAD Naik 8,21 Persen di RAPBD Perubahan 2021

Baleg DPR RI: Terminologi Gender dalam RUU PKS tidak Selalu Perempuan

Dana Bos Diberhentikan bagi Sekolah Kurang 60 Siswa, Waket DPR Pinta Kebijakan itu Dibatalkan

Ketua DPRD Provinsi Jambi Sambut Hangat PTI dan Ajak Bersinergi Bangun Teater

Syarat Sekolah Penerima Dana BOS Minimal 60 Murid Ditunda Kemendikbudristek

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Alirkan Air, Mensediar Rusli Siapkan Pembenahan Besar di Tirta Sakti

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • 623 Operator Bank Sampah di Kota Jambi Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Sisanya Masih Diproses

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • HUT Ke-62 Golkar, Ivan Wirata: Golkar Harus Hadir Bersama Rakyat, Bukan Hanya Saat Pemilu

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bupati Fadhil Arief Pimpin Upacara HKN ke-62, Tekankan Penguatan Sistem Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dan Jambi Smart City Fest, Momentum Promosikan Potensi Kota Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bupati Fadhil Arief Terima Audiensi, Matangkan Persiapan HUT PGRI ke-81 dan HGN 2026 Tingkat Provinsi Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123