Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Sambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, upaya Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

SEKATO.ID, JAMBI  – Pertemuan antara SKK Migas Sumbagsel – KKKS Wilayah Jambi bersama jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi pada Rabu, 4 Maret 2026 di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi telah dilaksanakan.

Kunjungan Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Mayjen TNI. Dr. Andrey Satwika Yogaswara didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto bersama pimpinan dari KKKS PetroChina International Jabung Ltd, Pertamina EP Zona 1 dan Jadestone Energy Lemang disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH, MH dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Bima Suprayoga.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi hubungan kelembagaan ke pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas.

“pertemuan ini tentu sebagai wujud pentingnya sinergi yang kuat sehingga antar instansi dapat mengetahui kegiatan dan keterkaitan satu sama lain,” ungkap Mayjen. TNI. Dr. Yogas.

Dikatakannya bahwa target pembangunan nasional di sektor energi yang dapat tercapai tidak lepas dari peran serta Kejaksaan yang memastikan setiap kegiatan usaha hulu migas berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Sebagai industri dengan kompleksitas tinggi, menuntut kami untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas,” lanjutnya.

Hal tersebut dijelaskannya adalah bagian dari upaya penguatan strategi antisipasi, sehingga dengan berbagai hambatan yang dihadapi KKKS di lapangan dapat dicegah sehingga tercipta operasional yang lancar.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi menyampaikan komitmen dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo khususnya menyangkut Swasembada Energi dan Ketahanan Energi karena itu, beliau menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk terus memberikan peran guna kelancaran kegiatan operasi hulu migas melalui berbagai segementasi yang berkaitan dengan pihak kejaksaan.

Dengan kondisi tersebut diharapkan tercipta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dengan orientasi pada kepentingan negara serta terjaganya iklim investasi yang aman dan berjalan dengan baik.

(ARA)