• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Dr. Noviardi Ferzi

Dr. Noviardi Ferzi

Rp6.625 Triliun Utang Pemerintah dan Resiko Gagal Bayar

Oleh Dr. Noviardi Ferzi

Editor Ara Permana Putra
29/09/2021
in OPINI
A A
0
PostTweetSendShareScan

BICARA utang pemerintah sebenarnya sudah ada sejak orde lama, sedikit membesar pada orde baru. Kini ? utang pemerintah makin tak terkendali. Sebelum Pandemi Covid 19 pada akhir tahun 2019 utang Indonesia mencapai 4.765 triliun. Saat pandemi Covid 19 ketika penerimaan negara minim dan belanja belanja perlindungan sosial besar, utang seolah menjadi instrumen satu – satunya untuk menuntup defisit, bahkan untuk membayar bunga dari hutang itu sendiri.

Memasuki akhir tahun 2021. Posisi utang pemerintah menembus sekitar Rp 6.625.4 triliun setara 3 tahun APBN atau ekuivalen dengan porsi 41,64 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kenaikan rasio utang di atas dalam batas tertentu masih bisa diterima logika. Alasannya sederhana. Angka PDB (sebagai faktor pembagi) yang minus niscaya akan menaikkan rasio utang. Apalagi utang nominal (sebagai unsur pembilang) juga mengalami kenaikan yang besar.

Alasan kedua, kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan berat menuntut pemerintah berperan sebagai lokomotif ekonomi. Alhasil, kenaikan rasio utang selama dua lebih pandemi Covid-19 ini tidak terlepas dari fungsi utang sebagai instrumen melawan konjungtur (countercyclical) ekonomi.

Resiko atas utang negara  yang menggunung saat ini, adalah gagal membayar utang (default). Resikonya bukan hanya pada kesejahteraan, tapi ancaman pada kedaulatan RI. Hal ini bisa terjadi karena jika sampai Indonesia gagal bayar utang, maka harus meminta talangan kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Masalahnya dalam memberikan ‘pertolongan’ IMF akan memberlakukan banyak persyaratan. Nah, syarat inilah yang berpotensi mengganggu kedaulatan RI.

Baca juga

Pemerintah Targetkan Investasi Tahun 2023 Capai Rp1.400 Triliun

Pemkab Tanjabbar Apresiasi Pembentukan Perdes Perlindungan Hutan Mangrove

Pemerintah dan FIFA akan Bentuk Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia

Pemerintah Siap Kejar Target Produksi Dua Juta Unit Sepeda Motor Listrik

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha dan Investor di IKN

Kondisi ini pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 silam. Sebagai pengingat, Indonesia pernah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF sebagai wujud kesepakatan  mereka untuk membantu memulihkan Indonesia akibat krisis moneter.

Sayangnya, setelah penandatanganan LoI kondisi Indonesia malah semakin buruk dan rupiah terpuruk. Syarat menaikkan harga BBM, harus begini begini, harus begitu, mendikte kebijakan negara, membuat kedaulatan sudah terpangkas. 

Sebelumnya, kekhawatiran pemerintah tidak bisa membayar utang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.

Pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Karena mayoritas atau 85 persen komponen utang berasal dari pasar uang, sehingga bisa mengancam stabilitas makro ekonomi khususnya pelemahan nilai tukar rupiah.

Kondisi ini berbeda dengan komposisi utang pada orde lama dan baru yang sepenuhnya berasal dari pinjaman luar negeri, baik dari lembaga keuangan internasional maupun bilateral. Skema pinjaman tersebut memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang (restrukturisasi) atau penundaan karena investornya ratusan.

Selain itu kenaikan rasio utang diklaim sesuai dengan target di akhir tahun ini yang berkisar di antara 41 persen – 43 persen agaknya patut diberi catatan. Penggunaan kata ‘target’ memberikan kesan bahwa angka ini adalah parameter yang harus direalisasikan. Ironis jika kemudian pemerintah dianggap ‘gagal’ ketika tidak mampu mencapainya.

Atribut ‘target’ niscaya lebih tepat apabila dilekatkan pada sasaran yang bermakna positif, misalnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan mengejar angka target ketiganya, pemerintah mengirim sinyal gereget dalam membangkitkan optimisme.

Fenomena salah kaprah juga terjadi pada penelaahan jangka menengah-panjang. Penjelasan rasio utang 41,64 persen masih cukup ‘aman’ lantaran jauh di bawah batas 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara perlu digarisbawahi pula.

Penggunaan jargon ‘aman’ dengan mengacu pada rambu-rambu rasio utang 60 persen menyodorkan penafsiran bahwa penambahan utang masih sah ditempuh pemerintah. Oleh karena itu, ada atau tidak ada pandemi Covid-19 sekalipun, kenaikan utang untuk membiayai defisit anggaran seolah menjadi hal yang lumrah.

Padahal rasio utang sebesar 60 persen itu sendiri hingga kini sejatinya masih menjadi perdebatan sejumlah kalangan. Secara teknis, angka tersebut berasal dari hasil simulasi IMF berdasarkan nilai median data lintas negara yang menghubungkan antara PDB dengan utang. Artinya, tidak ada landasan ilmiah yang kokoh untuk mengklaim bahwa porsi 60 persen sebagai rasio yang aman.

Oleh karenanya, kaidah di atas tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan posisi yang ‘aman’. Rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen, bahkan bisa lebih tinggi lagi, hanya cocok untuk negara maju. Sebaliknya, rasio 40 persen adalah rekomendasi untuk negara berkembang yang dalam jangka panjang tidak boleh dilanggar.

Lebih lanjut, mengaitkan kenaikan utang dengan merosotnya penerimaan negara bisa memberikan implikasi yang melenceng. Dalam konteks ini, utang bisa dipahami sebagai substitusi temporer bagi penerimaan. Namun jika keterusan (dan nyatanya memang begitu), utang di alam bawah sadar akan dianggap sebagai ‘penerimaan’ juga. Jika sudah begini pemerintah tak akan punya kreasi lain selain berutang.

Tags: Noviardi FerziPemerintahUtangUtang Pemerintah
Previous Post

Kemnaker Didesak Tingkatan Manfaat Program JKP bagi Pekerja Informal

Next Post

Atlet Dayung Putri Tambah Mendali Untuk Kontingen Jambi di PON Papua

Artikel terkait

OPINI

Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

06/11/2026
2k
NASIONAL

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

21/10/2026
2k
Oplus_16908288
OPINI

Sebelum Kenyang Pastikan Mereka Bersekolah

06/10/2026
2k
OPINI

Asap dan Keadilan

17/09/2026
2k
OPINI

Hidup di Era AI:  Menguasai atau Dikuasai?

15/09/2026
2k
Next Post

Atlet Dayung Putri Tambah Mendali Untuk Kontingen Jambi di PON Papua

SKK Migas-PHE Jambi Merang
Lakukan Survei Seismik Terpanjang di Pulau Jawa

DPR dan IPU Dorong Kerja Sama Parlemen Dunia Capai SDGs

Satu Persatu Ruangan KPU Tanjabtim Digledah Jaksa

Banggar DPR Pinta Pemerintah Juga Perhatian kepada Pendidikan Non Formal

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Alirkan Air, Mensediar Rusli Siapkan Pembenahan Besar di Tirta Sakti

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bupati Fadhil Arief Pimpin Upacara HKN ke-62, Tekankan Penguatan Sistem Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Kerinci Gaungkan “Sehat untuk Semua”, Monadi Tekankan Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wabup Bakhtiar Hadiri Apel Operasi Zebra Siginjai 2026, Dorong Keselamatan Berlalu Lintas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Wakil Bupati Bakhtiar Hadiri Festival Jambi Elok Nian di Anjungan Kabupaten Tebo

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • 623 Operator Bank Sampah di Kota Jambi Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Sisanya Masih Diproses

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123