SEKATO.ID, JAMBI – Narasi yang menempatkan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai satu-satunya penentu masa depan daya saing Jambi perlu dibaca secara proporsional dalam kerangka pembangunan daerah yang kompleks dan multidimensional. Reduksi persoalan pembangunan menjadi satu proyek infrastruktur berisiko melahirkan kesimpulan yang tidak utuh terhadap realitas kebijakan publik.
Pelabuhan Ujung Jabung memang merupakan infrastruktur strategis dalam agenda penguatan konektivitas dan logistik Provinsi Jambi. Namun, menjadikan lambatnya pengembangannya sebagai ukuran tunggal keberhasilan atau kegagalan visi “Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan” mencerminkan kekeliruan logika single factor fallacy, yakni kecenderungan dalam kajian kebijakan publik untuk menjelaskan persoalan kompleks melalui satu variabel dominan.
Dalam kajian pembangunan wilayah, daya saing daerah tidak ditentukan oleh satu infrastruktur, melainkan oleh interaksi berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, investasi, inovasi dan konektivitas wilayah. Dalam perspektif Michael Porter tentang competitive advantage, produktivitas dan kualitas institusi menjadi fondasi utama daya saing, sementara infrastruktur berfungsi sebagai enabler, bukan penentu tunggal.
Jika logika tunggal tersebut digunakan, maka daerah tanpa pelabuhan laut besar akan otomatis dianggap tidak berdaya saing. Faktanya tidak demikian. Bandung bertumpu pada pendidikan dan industri kreatif, Yogyakarta pada kualitas sumber daya manusia dan ekonomi budaya, sementara Surakarta berkembang melalui UMKM, perdagangan dan jasa. Ini menunjukkan bahwa daya saing bersifat multidimensional, bukan deterministik-infrastruktural.
Pandangan tersebut juga mengandung false dilemma, yakni seolah hanya terdapat dua pilihan, membangun pelabuhan atau gagal menjadi daerah berdaya saing. Padahal, peningkatan daya saing dapat ditempuh melalui pendidikan, kesehatan, digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas, reformasi birokrasi, hingga peningkatan investasi.
Secara regional di Jambi, data Badan Pusat Statistik menunjukkan perekonomian daerah tetap tumbuh sebesar 4,51 persen pada 2024 dengan PDRB sekitar Rp. 322,98 triliun. IPM juga meningkat menjadi 74,36, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,48 persen dan angka kemiskinan 7,19 persen pada 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan manusia tetap berlangsung, tidak bergantung pada satu proyek infrastruktur tertentu.
Dari sisi perdagangan, nilai ekspor Jambi pada Mei 2025 mencapai sekitar US$.249,34 juta, didominasi komoditas berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet dan pinang. Ini menegaskan bahwa integrasi Jambi ke pasar global tetap berjalan meski Pelabuhan Ujung Jabung belum berfungsi sebagai pelabuhan internasional utama. Yang lebih penting bukan sekadar besaran ekspor, melainkan kemampuan menciptakan nilai tambah. Dalam perspektif pembangunan ekonomi modern, daya saing ditentukan oleh kapasitas produksi, hilirisasi dan kualitas rantai nilai, bukan semata keberadaan pelabuhan. Infrastruktur hanya memperlancar arus barang, bukan menciptakan barang itu sendiri
Kekeliruan berikutnya adalah asumsi bahwa pelabuhan secara otomatis akan menciptakan kemajuan ekonomi. Sejarah pembangunan justru menunjukkan bahwa pelabuhan yang sukses bukanlah pelabuhan yang dibangun lebih dahulu, melainkan pelabuhan yang didukung oleh basis produksi yang kuat. Pelabuhan tidak menciptakan barang. Pelabuhan tidak menghasilkan ekspor. Pelabuhan tidak menumbuhkan industri dengan sendirinya. Semua itu lahir dari produktivitas ekonomi masyarakat, investasi, industri pengolahan, kawasan ekonomi, dan aktivitas bisnis yang sehat.
Pertanyaan mendasarnya bukanlah mengapa pelabuhan belum berkembang, melainkan apakah basis produksi dan hilirisasi komoditas Jambi sudah cukup kuat untuk menopang pelabuhan internasional berskala besar secara berkelanjutan. Jika belum, maka pembangunan pelabuhan tanpa penguatan sektor produktif justru berisiko menghasilkan infrastruktur yang belum optimal pemanfaatannya.
Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Fokus pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi yang mampu memanfaatkan infrastruktur tersebut secara maksimal. Selain itu, menempatkan seluruh tanggung jawab pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada Pemerintah Provinsi Jambi juga kurang tepat. Ini merupakan aspek yang sering luput dalam berbagai opini publik.
Pembangunan pelabuhan internasional bukanlah kewenangan tunggal pemerintah provinsi. Proyek semacam ini melibatkan banyak aktor dan lembaga, mulai dari Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, badan usaha pelabuhan, hingga investor swasta. Perencanaan, pendanaan, regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga operasional pelabuhan merupakan proses yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Sejak awal, Pelabuhan Ujung Jabung juga telah ditempatkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional dan daerah sebagai bagian dari strategi penguatan konektivitas dan logistik Provinsi Jambi.
Pengembangan kepelabuhanan di Jambi dirancang secara bertahap, mulai dari optimalisasi Pelabuhan Talang Duku dan Kuala Tungkal dalam jangka pendek, penguatan Pelabuhan Sabak dalam jangka menengah, hingga pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan gerbang perdagangan internasional dalam jangka panjang.
Pernyataan bahwa tanpa pelabuhan utama visi Jambi berdaya saing hanyalah “mimpi di siang bolong” lebih tepat dipahami sebagai hiperbola politik daripada kesimpulan akademik. Sebab kesimpulan tersebut dibangun di atas tiga kelemahan mendasar, single factor fallacy yang menjelaskan persoalan kompleks hanya dengan satu variabel, false dilemma yang seolah hanya menyisakan dua pilihan, serta oversimplification yang menyederhanakan pembangunan daerah menjadi sekadar persoalan pelabuhan.
Dalam perspektif pembangunan regional, pelabuhan bukanlah prasyarat tunggal kemajuan daerah. Pelabuhan yang berhasil umumnya lahir dari ekonomi yang produktif, investasi yang berkembang, sumber daya manusia yang berkualitas dan institusi yang kuat. Karena itu, masa depan Jambi tidak ditentukan oleh satu proyek infrastruktur, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan pembangunan manusia, ekonomi, investasi, tata kelola dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan. Pelabuhan merupakan bagian penting dari proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing daerah.
Discussion about this post