Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Bak Macan Ompong, Warga : Tidak Layak Dipilih Kembali

SUNGAI PENUH, sekato.co.id – Zulkifli, Salah satu honorer peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sangat menyayangkan hingga saat ini Pimpinan DPRD belum juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus dugaan kecurangan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Menurut dia, dengan adanya Pansus akan membuka kecurangan yang diduga kuat dilakukan oleh panitia seleksi daerah (Panselda), seperti BKPSDM, Dikjar dan Dinkes Kota Sungai Penuh.

“Sudah jelas didepan mata dugaan kecurangan hasil tes PPPK yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Terutama bagian Nakes, tiga Nakes tersebut tidak terdaftar di papan pengumuman kok bisa lulus” kata Zulkifli, kepada Kamis (18/01/2024).

Ia juga menjelaskan, Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh lebih sibuk bersosialisasi dari pada mengurus kepentingan masyarakat. Ini anggota DPRD yang tidak layak untuk dipilih pada Pileg 2024 mendatang, jelasnya.

Pantauan awak media di gedung DPRD Kota Sungai Penuh Kamis (18/01/2024) tidak terlihat satupun pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh hadir di ruang kerjanya.

Yanuar Wijarko DPT, salah satu tokoh masyarakat Kota Sungai Penuh mengatakan, seharusnya Pansus P3K dibentuk, karena kasus dugaan kecurangan hasil tes PPPK di Kota Sungai Penuh merupakan masalah yang serius, ungkapnya.

“Iya, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh segera membentuk Pansus. Karena melalui Pansus dapat membuka pihak-pihak yang melakukan kecurangan,” kata Yanuar.

Ditambahkannya, anggota DPRD Jangan hanya janji-janji belaka akan memperjuangkan hak rakyat, buktinya saat didesak untuk membuat Pansus, anggota Dewan seperti macan “Ompong”, jelasnya.

Untuk itu dirinya minta pimpinan DPRD untuk segera mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pansus akan dibuat. “Jangan dianggap sepele permasalahan ini, karena Ini menyangkut dengan masa depan tenaga honorer,” pintanya.

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Lendra Wijaya, terkait dengan desakan masyarakat dan honorer peserta tes PPPK untuk membentuk Pansus. Hingga berita ini dipublis belum memberi jawaban dan masih bungkam.

(Tim)