Pendidikan, Infrastruktur, dan BPKPD Masih Jadi Prioritas Utama APBD Provinsi 2023, Ini Rinciannya !

SEKATO.CO.ID | JAMBI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 resmi disahkan melalui rapat paripurana di Gedung DPRD, Rabu (30/11/2022) lalu.

Dalam rapat tersebut dewan dan pemerintah provinsi Jambi menyepakati anggaran pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp4,90 trilun dan belanja daerah sebesar Rp5,50 triliun.

Adapun rincian APBD TA 2023 ini masih didominasi oleh belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah/BPKPD sebesar Rp1,59 triliun, lalu Dinas Pendidikan sebesar Rp1,01 trilun yang disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp984,24 miliar.

Kemudian 40 subsektor lainnya meliputi:

1. Dinas Kesehatan Rp 141,15 miliar
2. RSUD Rd. Mattaher Rp 365,74 miliar
3. Rumah Sakit Jiwa Rp71,65 miliar
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Rp27,72 miliar
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp16,06 miliar
6. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp50,73
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp29,31 miliar
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Rp15,26 miliar
9. Dinas Ketahanan Pangan Rp 27,17 miliar
10. Dinas Lingkungan Hidup Rp22,53 miliar
11. Dinas Perhubungan Rp28,01 miliar
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp42,97 miliar
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp39,05 miliar
14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp13,44 miliar
15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp69,52 miliar
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp42,68 miliar
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp16,41 miliar
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp47,12 miliar
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Rp89,50 iliar
20. Dinas Perkebunan Rp54,57 miliar
21. Dinas Kehutanan Rp68,29 miliar
22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp22,44 miliar
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp23,63 miliar
24. Biro Umum Rp124,56 miliar
25. Biro Organisasi Rp1,41 miliar
26. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp2,65 miliar
27. Biro Perekonomian Rp1,79 miliar
28. Biro Administrasi Pembangunan Rp2,09 miliar
29. Biro Hukum Rp2,15 miliar
30. Biro Administrasi Pimpinan Rp4,95 miliar
31. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Rp 111,72 miliar
32. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp4,20 miliar
33. SEKRETARIAT DPRD Rp156,68 miliar
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp26,13 miliar
35. Badan Kepegawaian Daerah Rp17,50 miliar
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp25,72 miliar
37. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp10,36 miliar
38. Badan Penghubung Daerah Rp20,71 miliar
39. Inspektorat Daerah Provinsi Rp36,00 miliar
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp31,72 miliar