SEKATO.ID, JAMBI – hari ini telah ratusan nyawa melayang akibat kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan batubara yang masih bebas melintas di jalan umum di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Data yang dihimpun MPW PP Provinsi Jambi, setidaknya hampir 200 nyawa melayang dalam beberapa tahun terakhir. Korban mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pegawai bahkan juga petani dan ibu rumah tangga, bahkan keluarga besar Pemuda Pancasila juga ikut jadi korban.
Ketua MPW PP Provinsi Jambi Adri SH menilai, hilangnya ratusan nyawa masyarakat, sangat tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Adri secara tegas mengatakan, posisi Pemerintah Provinsi Jambi dalam kasus ini perlu dipertanyakan.
“Dimana peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Mengapa seolah tidak ada solusi yang konkrit, angkutan tambang masih bebas berseliweran di jalan yang dibangun dari uang pajak rakyat,” tegasnya.
Bahkan hampir semua jalan umum di dalam Provinsi Jambi, telah dikuasai oleh ribuan angkutan truk batubara. Adri merinci mulai dari Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tebo, Merangin hingga Bungo.
“Bisa terlihat jelas, lebih dari separuh jalan raya di wilayah Provinsi Jambi ini, dilewati angkutan batubara, mau jadi apa Jambi ini?” tegasnya.
Adri juga mengkritisi sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang terkesan santai dan lamban memenuhi janji jalan khusus yang selalu disebut-sebut setiap saat. Tiga perusahaan yang sedang membangun jalan khusus juga masih sibuk dengan permasalahannya masing-masing tanpa ada andil pemerintah untuk ikut mengurai permasalahannya, semakin membuat janji jalan khusus yang sering diucapkan, semakin sulit dipercaya bisa dipenuhi dalam waktu dekat.
Adri sangat menyayangkan sikap pemerintah yang harusnya sadar diri tak punya modal karena APBD tak cukup, namun ketika ada pemodal yang mau berinvestasi membuat jalan khusus, malah hanya didukung setengah hati.
“Kalau mau persoalan ini selesai, harusnya tegas, tidak setengah hati,” lanjutnya lagi. Karena persoalan angkutan batubara yang terjadi saat ini, bukan lagi sekedar masalah investasi dan masalah dampak ekonomi, namun pada masalah hidup matinya nyawa manusia.
“Apa akan dibiarkan nyawa-nyawa lain melayang? Apa harus menunggu ribuan orang yang ‘belago’ dengan truk batubara?” lanjutnya lagi.
Penderitaan masyarakat juga kian berlapis karena tanggung jawab perusahaan tambang juga sulit didapat karena tidak ada regulasi yang dibuat pemerintah untuk perusahaan. Bahkan tak sedikit sopir-sopir batubara yang sedang mencari nafkah, juga ikut menanggung akibatnya.
“Ingat yang meninggal juga ada sopir batubara, jadi semua nyawa sangat berharga,” tegas Adri lagi.
Warning terhadap Pemprov Jambi untuk segera menghentikan angkutan batubara di jalan umum, bukan pula sekedar ucapan. Adri mengatakan, jika pemerintah tak juga menunjukkan iktikad dalam menyelesaikan masalah angkutan tambang ini, MPW PP Provinsi Jambi bersama seluruh jajaran hingga ke daerah, katanya tak segan melakukan langkah-langkah besar untuk mencari jalan keluarnya.
(***)
Discussion about this post