• Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
Umum dan Segalanya
No Result
View All Result
  • BUDAYA
  • DAERAH
  • DUNIA
  • EKONOMI
  • HIBURAN
  • HUKUM
  • KOMUNITAS
  • LINGKUNGAN
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PLESIRAN
  • POLITIK
  • RAGAM
  • SAINS

Ingar Bingar Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Sistem Proporsional Tertutup

Editor Ara Permana Putra
11/03/2023
in OPINI
A A
0
PostTweetSendShareScan

Oleh : Arpandi, S.Pdi.

Salah satu wujud dari demokrasi adalah dilaksanakannya sebuah pemilihan umum atau pemilu. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat.

Di Indonesia, Pemilu terdiri dari pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan eksekutif untuk memilih kepala daerah (pilkada) seperti Bupati, Walikota, Gubernur. Mengikuti pelaksanaan otonomi daerah, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak tahun 2005. Pada Pasal 18 UUD 1945, Ayat (4) sebagai dasar hukum yang mendasari Pemilihan Kepala Daerah Langsung, menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun, Indonesia akan kembali merayakan sebuah pesta yang dinanti-nanti oleh semua masyarakat. Masyarakat tentunya berharap waktu diputar dengan cepat agar bisa segera melaksanakan hajatan lima tahun sekali tersebut. Genderang persiapan jelang pemilu 24 sudah mulai digaungkan. Para peserta khususnya calon-calon pemimpin mulai memperkenalkan dirinya, penyelenggara mulai perlahan menyiapkan segala hal, partai politik mulai merekrut bakal calon wakil-wakil rakyat di parlemen.

Akan tetapi, beberapa waktu sebelum tulisan ini dimuat, masyarakat kembali dihebohkan dengan ingar bingar isu penundaan pesta demokrasi yang sudah dinanti-nanti tersebut. Selain itu, ancaman lainnya kembali muncul, pemilu 2024 yang kemungkinan bakal memakai sistem proporsional tertutup.

Penundaan pemilu 2024

Baca juga

Siloam Jambi Kenalkan Layanan Unggulan di Healthy City Expo,Tawarkan Fasilitas Kesehatan Berteknologi Modern

Maulana: Kota Sehat Bukan Hanya Soal Rumah Sakit, Sanitasi Juga Harus Dibenahi

Dari Inovasi Kota Sehat hingga Transformasi RSUD, Kota Jambi Siap Sukseskan HCS ke-7

Aek Meliuk Lautan Manusia! Fadhil Arief Buka PORKAB, Festival Budaya dan Super Tangguh Expo 2026

Aek Tumpah Resmi Dibuka, Fadhil Arief Siapkan Wajah Baru Pariwisata Batang Hari

Dikutip CNN Indonesia (4/3/2023), publik dibuat gaduh dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait penundaan pemilu 2024.

Padahal Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis Selasa (15/3/2022), menunjukkan sebanyak 62,3 % setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, 25, 1 % tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3 % setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3 % tidak tahu.

Perihal tersebut menuai polemik seandainya penundaan pemilu memang benar-benar terjadi. Menurut hemat penulis, setidaknya ada beberapa efek jika pemilu benar-benar ditunda.

Pertama, akan terjadi kemandekan dalam proses pembangunan daerah. Sebab, akan banyak posisi kepala daerah yang digantikan oleh pejabat sementara dalam kurun waktu yang panjang. Dilansir Kompas.com (4/1/2022) sejak tahun 2022, ada 101 jabatan kepala daerah yang kosong dan di isi oleh pejabat sementara. Diketahui Karena sifat sementaranya, seorang Pejabat Sementara tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari- hari. Tentunya hal tersebut akan menghambat pembangunan daerah jika sewaktu-waktu membutuhkan sebuah kebijakan baru yang diperlukan untuk membangun daerah. Otoritas dari penjabat kepala daerah tersebut tak sebesar pejabat sementara. Terdapat batasan-batasan, pejabat sementara tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengubah kebijakan yang lama.

Kedua, munculnya kegalauan politik. Sebab, jika benar-benar ditunda, apakah ada kepastian berapa lama dan apakah ada jaminan setelah ditunda akan benar-benar dilaksanakan, atau malah kembali ditunda apabila terjadi kondisi yang tidak memungkinkan. Hal tersebut tentu memperburuk kualitas demokrasi. Masyarakat tentunya berharap melalui pemilu adalah satu-satunya jalan untuk melahirkan pembuat kebijakan baru yang diharapkan dapat mewujudkan keingininan rakyat banyak.

Ketiga, menurunnya semangat berdemokrasi, akan terjadi demotivasi baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Penyelenggara pemilu tentunya akan menjadi bimbang dalam menyusun dan mempersiapkan segala rangkaian jadwal dan tahapan pemilu karena ketidakpastian terkait pemilu 2024. Peserta pemilu juga akan dibingungkan, sama seperti penyelenggara, sebab semua tergantung pada penyelenggara. Begitu juga masyarakat, akan muncul rasa ketidakpercayaan pada pemerintah sehingga muncul ketidakpedulian terhadap pemilu.

Kembalinya sistem proporsional tertutup

Evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnyapenulis anggap menjadi alasan secara umum perihal ingar-bingar kembalinya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 sebagaimana dilansir metrotvnews.com (9/3/2023).

Diketahui, Pemilu sebelum tahun 2004 menjadi awal-awal penggunaan sistem proporsional tertutup. Tahun 2004 dapat disebut sebagai awal mula perubahan sistem pemilihan legislatif (pileg) di Indonesia, dari sistem proposional tertutup (close-list PR) ke sistem proposional terbuka (open-list PR).

Lantas, apa yang dimaksud dengan kedua sistem pemilu ini?, secara sederhana sistem proporsional tertutup dapat dipahami sebagai sistem pemilihan umum yang hanya memungkinkan masyarakat memilih partai politiknya saja, bukan calon wakil rakyat secara langsung. Saat pemilu dengan sistem ini, pemilih hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara karena tidak tersedia daftar kandidat wakil rakyat di surat suara.

Kemudian, sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu secara terbuka dimana pemilik hak suara tak lagi hanya bisa mencoblos logo parpol, tapi juga berhak menentukan langsung calon wakil rakyat yang mereka sukai. Nomor urut caleg yang sebelumnya menjadi penentu di sistem proporsional tertutup tak lagi berlaku. Partai politik dalam hal ini tidak dapat lagi mendistribusikan suara yang diperoleh secara proporsional sesuai nomor urut calon wakil rakyat, melainkan sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh perorangan calon wakil rakyat.

Lalu apa yang membuat kembalinya sistem ini menjadi heboh?, Diterapkannya sistem proporsional tertutup ditengah proses persiapan yang sudah mulai berjalan dinilai merugikan rakyat karena berpotensi merampas hak konstitusi rakyat.

Masyarakat tidak dapat lagi memilih secara langsung orang yang akan mewakilinya di parlemen. Bak istilah membeli kucing dalam karung, karena siapapun yang akan duduk di parlemen nantinya berdasarkan no urut sesuai dengan keputusan internal partai politik. selain itu, pemilihan yang dianggap tidak terlegitimasi karena tidak melalui suara terbanyak berdasarkan caleg yang dipilih oleh masyarakat, tentunya ini dapat semakin menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Di ranah partai politik, nantinya akan terjadi transaksi politik uang di internal partai untuk mendapatkan bagian atau jatah no urut.

Dari sisi lain, sistem proporsional tertutup ini juga memiliki kelebihan karena kesempatan terbuka untuk caleg perempuan yang selama ini selalu sulit untuk menang karena partai tentu akan memenuhi kuota perempuan dari partainya. Kemudian, peluang kader murni partai terpilih juga besar sehingga berdampak jangka panjang pada proses kaderisasi. Yang paling penting adalah meminimalisir terjadinya politik uang di tengah masyarakat.

Terakhir, penulis berharap pihak-pihak yang berwenang dalam membuat keputusan terkait pelaksanaan pemilu 2024 dapat segera menyelesaikan ingar-bingar penundaan pemilu dan sistem pemilu.

Previous Post

Puskesdes di Desa Sungsang Nyaris Ambruk, Jahfar : Kita Usulkan Untuk Perbaikan

Next Post

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, BPPTKG Minta Masyarakat Menjauhi Daerah Bahaya

Artikel terkait

OPINI

Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

06/11/2026
2k
NASIONAL

Ombudsman RI Ungkap Titik Rawan Maladministrasi yang Berpotensi Korupsi pada Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

21/10/2026
2k
Oplus_16908288
OPINI

Sebelum Kenyang Pastikan Mereka Bersekolah

06/10/2026
2k
OPINI

Asap dan Keadilan

17/09/2026
2k
OPINI

Hidup di Era AI:  Menguasai atau Dikuasai?

15/09/2026
2k
Next Post

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, BPPTKG Minta Masyarakat Menjauhi Daerah Bahaya

Buka Muswil IKA PMII Provinsi Jambi, Al Haris: Saya Dibesarkan oleh PMII

Hari Pertama Gelaran Turmamen Sepak Bola U-12 se- Provinsi Jambi, Para Pemain Tunjukan Performa Terbaik

Kurang Pernyataan Modal, Bumdes di Kerinci Jalan di Tempat

Wakil Gubernur Abdullah Sani Pimpin IKA PMII Provinsi Jambi Masa Khidmat 2023-2028

Discussion about this post

Kalender

November 2026
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« Oct    

Populer

  • Oplus_16908288

    Percepat Program SPPG di Kerinci, Korwil Ghozi Febra Dorong Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Tak Ingin Asal Bangun, Monadi Pantau Langsung Progres Jalan Sungai Hangat–Pulau Sangkar

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Jadi Tuan Rumah Smart City Forum 2026, Kota Jambi Perkuat Kolaborasi Digital untuk Pelayanan Publik

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Pegadaian Bina 425 Bank Sampah di Indonesia, Forsepsi Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Monadi Instruksikan Seluruh Unsur Siaga dan Bergerak Cepat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Bukan Sekadar Mengumpulkan Sampah, Pegadaian Dorong Bank Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Smart City Fest 2026, Wabup Bakhtiar Hadiri Penutupan dan Dorong Transformasi Digital Daerah

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Beli Mobil Daihatsu Berpeluang Bawa Pulang Rocky Hybrid, Ini Program DAIFEST 2026

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Diduga Dibekingi Oknum APH, Rokok Ilegal Westbro Bebas Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh

    332 shares
    Share 133 Tweet 83
  • Dari Ngonten hingga Live Streaming, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital Masyarakat Jambi

    332 shares
    Share 133 Tweet 83

DISCLAIMER | KODE ETIK | PEDOMAN MEDIA SIBER | REDAKSI | SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN

© 2024 SEKATO.ID - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

  • Sekato
  • Disclaimer
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Redaksi
  • Perlindungan

© 2020 Sekato - Jalan HM Yusuf Singedekane, Lorong Purnawira, No 7, RT 21, Telanaipura, Kota Jambi. Kode Pos 36122. Developed by Ara.

Mami188 | Vip555 | Dewi11 | Megasloto | Mega777 | Dewihoki | Mega338 | Megawin188 | Koko5000 | Ledak388 | Mega288 | Surga11 | Bighoki | Visitorbet | Rajalangit77 | Surga77 | Maxwin288 | Nagawin | Koko303 | Apigacor88 | Surga88 | Musangwin | Katakwin | Purislot | Indobet | Ratu303 | Surgaplay | Megawin777 | Supraslot | Semutwin | Interwin | Vip288 | Dewi288 | Ganas33 | Ovo88 | Satset138 | Api5000 | Mamen123 | Api33 | Vip333 | Kombo88 | Api88 | Megawin288 | Tumi123