SEKATO.CO.ID, MUAROJAMBI — Puluhan masyarakat Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungaigelam Kabupaten Muarojambi mendatangi gedung kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (20/6/2023). Mereka datang ke di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini untuk mengadukan persoalan yang telah lama mereka alami.
Permasalahan yang mereka alami yaitu menagih janji pemerintah untuk memberikan lahan cadangan yang diberikan oleh pemerintah kepada ratusan KK warga transmigrasi yang tinggal disana.
Pada tahun 2008 silam, pemerintah pusat mengadakan program transmigrasi. Dalam program ini ada sekitar 200 KK yang ditempatkan di desa gambut Jaya.
Di sana mereka disediakan rumah dan dijanjikan lahan sekitar 2 hektar per KK. Namun hingga saat ini lahan tersebut belum didapat oleh masyarakat, akibatnya masyarakat menderita dan terpaksa menjadi buruh harian lepas dan pekerjaan serabutan lainnya.
Pertemuan di gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini dilakukan di ruang Bapemperda yang dihadiri oleh Muhammad Taufik, Ali Mustika, Sartono dan Adi Hatta.
Dalam pertemuan itu DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh asisten Bupati Sukisno, kadisnakertrans Kabupaten Muaro Jambi perwakilan BPN, Kecamatan, desa dan sebagainya.
Dalam pertemuan tersebut masyarakat menceritakan perihal permasalahan yang mereka hadapi dimana mereka sudah sering melakukan pertemuan dengan berbagai pihak namun sampai saat ini belum ada solusi. Bahkan mereka menuding jika ada oknum yang bermain di dalam permasalahan ini.
“Kemana lagi kami harus mengadu. Kami mohon permasalahan kami cepat diselesaikan,” kata Suparman.
Dia bercerita jika dirinya dan keluarga pindah ke Jambi pada tahun 2009 silam dengan ikut program transmigrasi dari pemerintah pusat.
Dalam perjanjian masing-masing KK akan diberikan lahan seluas 2 hektar termasuk dengan pemukiman rumah. Namun hingga saat ini janji tersebut hanya tinggal janji saja.
Setelah diselidiki ternyata lahan yang dijanjikan oleh pemerintah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Muaro Jambi M Taufik menyebut, pihaknya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan budaya ini.
“Kita akan berangkat ke Kementerian BPN ATR untuk menunutkan permasalahan ini,” kata Taufik. (*)
Discussion about this post