SEKATO.CO.ID | JAMBI – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bekerja sama dengan Kementrian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) menggelar Program Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun Angkatan I dan II dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan Sawit (SDMPKS) khususnya terkait kelembagaan/organisasi Pekebun. Kegiatan ini diselenggarakan selama lima hari, terhitung sejak tanggal 17 s.d 21 Juli 2022 bertempat di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi.
Peserta pelatihan merupakan Petani, Pekebun dan/atau keluarga Pekebun dengan pendekatan dalam satu Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun lainnya yang berasal dari wilayah Kabupaten Merangin dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Kegiatan hari ini, pelatihan kita penumbuhan kebersamaan pekebun ini merupakan ide bersama antara BPDP-KS dengan Dirjen perkebunan. Kami BBPMKP sebagai lembaga pelatihan dipercayakan untuk menyelenggarakannya, Idenya itu adalah dari BPDP-KS dan Dirjen Perekebunan yang mana merupakan turunan dari kebijakan Menteri untuk meningkatan produktivitas, income petani kita, juga untuk meregenerasi petani,” Jelas Kepala BBPMKP Yusral Tahir saat dijumpai awak media usai membuka kegiatan pelatihan di Swis Bell Hotel, pada Selasa (18/07).
Diketahui, kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi.
Lebih lanjut Yusral menjelaskan pentingnya pelatihan ini dilakukan untuk membentuk dan menumbuhkan kebersamaan, kekompakan agar dapat menjadi penentu harga komoditi sawit, meningkatkan kesadaran pentingnya bermitra dalam mengelola usaha serta meningkatkan kemampuan membangun jejaring kerja sama antar sesama petani atau pekebun sawit.
“Petani harus bersatu, bersatunya tidak hanya menjual komoditasnya, tapi juga di teknologinya saling bertukar informasi diantara mereka, misalnya untuk meningkatkan produktivitas pupuk apa yang bisa digunakan, kemudian cara membersihkan dan sebagainya harus bersama, jadi tidak sendiri-sendiri,” ujar Yusral.
Yusral menambahkan, kegiatan peningkatan SDM petani/pekebun kelapa sawit ini akan terus dilakukan, akan ada pelatihan lanjutan seperti pelatihan penguatan kelembagaan dan usaha.
“Kegiatan lanjutannya ada evaluasi bersama BPDP-KS, bagaimana petani yang kita latih ini apakah sudah memahaminya, setelah pelatihan akan ada pasca tes terkait materi yang telah dikasih. Ini ada angkatan, yang satu sekarang tentang penumbuhan dan satunya lagi tentang kelembagaan dan membangun usaha,” tambahnya.
Selain Widyaiswara dari BBPMKP sebagai fasilitator, kegiatan menghadirkan juga narasumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin dan Dinas Perkebunan Tanjung Jabung Barat sehingga ini menjadi ajang kolaborasi multi – institution.
Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga menegaskan, sawit terus menjadi penopang dan andalan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Komoditas strategis nasional ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia.
Melansir Antaranews.com, ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,643 triliun (75,30%). Hal ini menunjukan bahwa peluang eksor komoditi perkebunan di antaranya kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara terus meningkat.
Sementara Kepala Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menekankan pentingnya sistem penyuluhan efektif dan efisien bagi petani/pekebun kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat, Saat ini produktivitas sawit rakyat rata-rata masih sekitar 2,7 ton per hektare (ha), atau masih di bawah produktivitas rata-rata nasional yang telah mencapai 9 ton per ha. untuk mendukung hal tersebut diperlukan penguatan penyuluh, baik aparatur sipil negara atau ASN maupun penyuluh swadaya dan swasta. (dar)
Discussion about this post