Diduga Terjerat Korupsi, Kejari Tanjab Barat Tetapkan Mantan Kades Tanjung Benanak Tersangka

KUALATUNGKAL– Kejaksaan Negri (Kejari) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) menetapkan Mantan Kades Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) Bamabang Purwanto (BP) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan Alolasi Dana Desa (ADD) sejak 2016 hingga 2021.

Kasi Intel Kejari Tanjabbar, Muhammad Lutfi mengatakan tersangka diduga melalukan tindak pidana korupsi dari DD dan ADD.

“Penetapan itu bersadarkan surat TAP-01/L.5.15/Fd.1/11/2022 tanggal 09 November 2022,” katanya, Kamis (9/11/2022).

Kastel menyebutkan tersangka telah melakukan pengelilaan sejak  2018 sampai tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp. 4.820.351.053 (empat milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah).

“Digunakan diantaranya untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dari gaji perangkat Desa, kesehatan, dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam melaksanakan mekanisme penggunaan DD dan ADD tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan merekayasa dokumen atau data pertanggungjawaban kegiatan fisik. 

“Kenyataannya hasil pelaksanaan pekerjaan ada yang fiktif dan ada yang tidak sesuai volume dan spesifikasi,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dan ahli teknis dari Dinas PUPR  Tanjab Barat diperoleh nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan atau fiktif maupun yang tidak sesuai volume dan spesifikasi.

“Sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan hasil pemeriksaan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujarnya

Dalam kasus ini tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara dan denda Rp21 miliar.

“Disangka dengan pasal yang disangkakan Primer Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pungkasnya