SEKATO.ID | KOTA JAMBI — Kedatangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri di Provinsi Jambi dalam rangka rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi tersebut dimanfaatkan kelompok pergerakan mahasiswa Cipayung Plus.
Cipayung Plus menodong langsung ketua KPK terkait persoalan penting di Provinsi Jambi diantaranya kasus grativikasi dan uang ketok palu APBD 2018 yang dilakukan DPRD Jambi periode 2014–2019 lalu kemudian penggunaan dana Covid 19 di Jambi, dugaan penyertaan modal bank Jambi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan koordinasi keuangan dana desa.
Ketua PKC PMII Jambi, Hengki Tonado mengatakan bahwa terjadi banyak persoalan di Jambi, belum tuntasnya persoalan uang ketok palu DPRD provinsi Jambi 2017.
“Kita menyoroti belum tuntasnya persoalan uang ketok palu di provinsi Jambi kita berharap KPK segera menuntaskan itu semua,” ujar Hengki Tornado.
Ketua PW KAMMI Jambi, Nurhasan Dani menyampaikan korupsi berjamaah uang ketok palu DPRD provinsi Jambi harus diselesaikan sampai tuntas agar terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat Jambi.
“Jumlah anggota dewan di provinsi Jambi ada 55 orang, dan sampai saat ini baru sekitar 18 anggota dewan yg di proses , KAMMI mendorong agar KPK segera memproses anggota dewan lainnya yg di duga turut andil dalam skandal uang ketok palu DPRD prov Jambi,” tambah Nurhasan Dani.
Ketua PMKRI Jambi, Indra Lumban Gaol menegaskan kembali persoalan uang ketok palu DPRD Jambi ini harus segera di selesaikan dan oknum dewan yang terlibat harus mampu bertanggungjawab.
“Kami berharap ketua KPK menyelesaikan persoalan ini dan menyeret orang orang yang terlibat di muka hukum,” tegas Indra
Ketua GMKI Jambi, Eko Saputra Marbun menyoroti penyertaan modal sebesar Rp230 M, ke PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, anak usaha Grup Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga.
“Rp230 milyar itu tidak sedikit dan Ini harus diperiksa oleh KPK! Jangan sampai ada kerugian pemerintah provinsi Jambi di sini,” ujar Eko samputra Marbun.
Sekretaris Umum IMM Jambi, Nanda menyampaikan agar KPK hadir dalam pengawasan penggunaan dana desa.
“Kami berharap KPK hadir dalam pengawasan bahkan penindakanpenggunaan dana desa, agar masyarakat bisa benar benar menikmati dana,” ujar Nanda
Cipayung Plus juga menyinggung penggunaan penanganan Covid 19 di Jambi, agar KPK turut hadir dalam pengawasan dana tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh ketua KPK RI, Eko Saputra Marbun ketua GMKI, Hengki Tornado Ketua PKC PMII, Nurhasan Dani Ketua PW KAMMI, El daniel Ketua GMNI, Indra Ketua DPC PMKRI Jambi, Nanda sekertaris umum IMM Jambi.
Discussion about this post