SEKATO.ID | JAMBI – Terus berupaya mewujudkan reforma agraria, Balai Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tengah memprioritaskan penyelesaian 21 konflik lahan. Sejumlah konflik yang akan diselesaikan ini, termasuk konflik yang melibatkan komunitas Suku Anak Dalam.
“Belasan knflik ini Ini akan kita jabarkan dengan seluruh lintas sektor, mulai dari bagaimana merumuskan penanganan, pengelolaan, sampai pada penyelesaian. Kita lakukan identifikasi, verifikasi. Itu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dengan BPN Provinsi Jambi, maupun lintas sektor,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Wartomo , Rabu (18/5).
Menurut Wartomo, penyelesaian konflik lahan yang dimaksud juga mempertimbangkan keinginan masyarakat. “Pasti akan diselesaikan sampai tuntas, mulai dari keinginan masyarakat,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris mengklaim pihaknya dihadapkan dengan berbagai konflik lahan. Namun, sementara ini, ada 21 konflik yang difokuskan.
“Kita dihadapkan banyak konflik lahan. Ini perlu penyelesaian tepat, sehingga tidak muncul konflik yang berkepanjangan,” ujarnya. (HP)
Discussion about this post