SEKATO.ID | JAMBI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di Universitas Batanghari (Unbari) Jambi angkat bicara soal kritik yang dilontarkan BEM Universitas Indonesia (UI) terhadap Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) melalui media sosial dengan menyebutkan “The King of Lips Service” beberapa waktu lalu.
Dari keritik yang dilontarkan BEM UI tersebut, mengakibatkan akun media sosialnya diretas. Tak hanya itu, para pengurus BEM juga dipanggil oleh pihak Rektorat melalui surat panggilan. Kejadian ini membuat heboh dikalangan mahasiswa hingga para politikus. Bahkan para netizen ikut serta dalam pembahasan ini sampai istana dan Jokowi langsung memberi tanggapan.
Dari persoalan tersebut, Ferdiono dari BEM Fakultas Hukum Unbari menganggap seharusnya kampus membebaskan mahasiswa dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Kritik itu ungkapan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam berdemokrasi yang dilindungi oleh undang-undang dan HAM,” ujar Ferdiono, Rabu (30/06/21).
Menurutnya, setiap kebijakan presiden memang harus dikritisi. Namun, jika mahasiswa yang mengkritiki presiden tersebut harus di Drop Out (DO) dari kampus itu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tak pro rakyat.
“Kalau sampai kena DO, itu harus dikaji ulang atau ditiadakan. Karena kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menyejahterakan dan pro terhadap rakyat harus di kritisi,” kata Ferdiono melalui pesan WhatsApp.
Ia menyampaikan kepada mahasiswa untuk berani mengungkapkan pendapat terhadap hal yang benar.
“Kekuasan tidak seharusnya menindas dan melarang hak berdemokrasi. Selagi benar, harus dilawan,” Pungkas Ferdiono.
Senada dengan Ferdiono, BEM Fakultas Teknik Unbari, Dodi juga angkat bicara. Menurutnya, kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa adalah wujud kebebasan bersuara.
“Pemerintah harus sadar dengan kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Apalagi kritik itu berasal dari ulah mereka sendiri,” jelas Dodi.
Anggapan Mahasiswa dari Jurusan Teknik Sipil ini, jika kritik mahasiswa sampai dibungkam, Ia mempertanyakan tingkat kebaperan pemerintah dan pihak kampus.
“Kalau kritik dari mahasiswa dari media sosial saja Baper, bagaimana dengan kebijakan gagal yang telah dibuat oleh pemerintah?” ujarnya.
Baginya sudah seharusnya mahasiswa berani mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.”Mahasiswa mengkritik itu sudah kodratnya,” tutupnya. (*)
Discussion about this post