Sekato,id,Batang Hari – Perlindungan anak tidak cukup hanya menjadi agenda seremonial. Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan persoalan perlindungan anak mendapat perhatian serius di tingkat daerah.
Langkah tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi bersama KPAI yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (16/09/2026). Bupati Batang Hari dalam kesempatan ini diwakili Asisten I Setda Batang Hari, Muhammad Rifa’i, yang mengikuti rapat dari Ruang Kerja Wakil Bupati Batang Hari.
Yang menarik, koordinasi tersebut tidak hanya melibatkan satu perangkat daerah. Kepala DPPKB3A, Kepala Dinas Sosial, serta Sekretaris P&K Kabupaten Batang Hari turut mendampingi.
SINYAL: PERLINDUNGAN ANAK BUTUH KERJA LINTAS SEKTOR
Keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi sinyal bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Persoalan anak bersinggungan dengan urusan sosial, pendidikan, keluarga, hingga pemenuhan hak dan perlindungan dari berbagai bentuk kerentanan.
Forum bersama KPAI menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga yang memiliki mandat dalam perlindungan anak.
Bagi Pemkab Batang Hari, koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pemerintah daerah agar isu perlindungan anak tidak berhenti pada pembahasan, tetapi mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
KPAI MASUK, PEMKAB BATANG HARI PERKUAT BARISAN
Kehadiran KPAI dalam forum koordinasi tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman, sinergi, dan langkah penanganan terkait perlindungan anak.
Kini, tantangannya bukan sekadar mengikuti rapat. Yang akan menjadi perhatian publik adalah bagaimana koordinasi tersebut diterjemahkan menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Batang Hari.(TN)
Discussion about this post