SEKATO.ID, KERINCI – Isu tak sedap kembali menerpa Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Kali ini, beredar kabar adanya dugaan penyediaan dana bernilai ratusan juta rupiah untuk “mengamankan” sebuah kasus yang disebut tengah digarap aparat penegak hukum (APH).
Informasi yang beredar menyebut, uang tersebut diduga disiapkan sebagai upaya damai agar persoalan yang sedang ditangani tidak berlanjut lebih jauh. Belum diketahui pasti kasus apa yang dimaksud. Namun isu tersebut mulai menjadi pembicaraan di lingkungan pemerintahan dan memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kerinci mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Saya tidak tahu soal itu, karena itu bukan tupoksi saya,” ujarnya singkat, beberapa waktu lalu.
Jawaban itu justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab isu yang beredar menyangkut dugaan penggunaan uang dalam jumlah besar di lingkungan instansi pemerintah.
Kemudian berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Isra Kamar terkait kebenaran informasi tersebut, termasuk dugaan adanya upaya penyelesaian perkara di luar proses hukum.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban. Pesan konfirmasi yang dikirimkan media ini belum direspons.
Bungkamnya pimpinan instansi membuat spekulasi di tengah publik semakin berkembang.
Sementara, Aktivis Kerinci Yopi Afrizal mendesak agar isu dugaan “uang damai” di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci tidak dianggap sekadar kabar angin.
Menurutnya, informasi yang sudah terlanjur beredar luas di tengah masyarakat harus dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait, terutama pimpinan Dinas Pendidikan.
“Kalau memang isu itu tidak benar, Dinas Pendidikan harus berani menjelaskan secara terbuka. Jangan justru diam dan membiarkan spekulasi berkembang liar di tengah masyarakat,” ujar mahasiswa magister hukum ini, Rabu (20/05/26).
Ia menilai, bungkamnya pejabat utama di lingkungan Dinas Pendidikan justru memperkeruh keadaan dan menimbulkan kecurigaan publik.
“Publik sekarang bertanya-tanya, kenapa sampai ada isu ratusan juta untuk mengamankan perkara. Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut integritas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” katanya.
Yopi juga meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap isu yang telah beredar luas tersebut. “Kalau memang ada dugaan upaya damai atau permainan dalam penanganan perkara, APH harus serius menelusuri. Jangan sampai hukum terkesan bisa dinegosiasikan,” tegasnya.
Menurut dia, dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh moral dan integritas bagi masyarakat, bukan justru terseret dalam isu-isu yang mencederai kepercayaan publik.
“Pendidikan itu bicara soal moral. Sangat memprihatinkan kalau institusi pendidikan malah dikaitkan dengan isu dugaan pengamanan kasus memakai uang,” ujarnya.
Ia juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan segera memberikan klarifikasi resmi agar persoalan tersebut tidak semakin liar berkembang di tengah masyarakat.
“Diam bukan solusi. Justru sikap bungkam membuat publik makin curiga ada sesuatu yang sedang ditutupi,” tutupnya. (ara)
Discussion about this post