SEKATO.ID, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menjadi narasumber utama dalam Webinar Pelayanan Publik bertajuk “Dari Janji ke Aksi: Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Unggul” yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Jambi pada Rabu, (18/6/2025). Webinar ini merupakan seri pertama dari rangkaian Anugerah Sistem Berbasis Kinerja (ASB) Tahun 2025 dan diikuti secara daring oleh lebih dari 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala BKPSDM Kota Jambi, Liana Andriani, STP., M.E., hadir pula sejumlah narasumber nasional seperti Sarinah Dewi, S.E., M.E., Widyaiswara Ahli Madya LAN RI, serta Yudho Baskoro, S.Sos., M.Si., M.P.P., Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN. Sementara itu, Wali Kota Maulana membawakan materi bertajuk “Akselerasi Pelayanan Publik dan Capaian 11 Program Unggulan 100 Hari Kerja Menuju Kota Jambi Bahagia”, yang disampaikan dengan lugas dan penuh semangat kepada peserta webinar yang berasal dari dalam maupun luar Kota Jambi, termasuk dari Batam, Kalimantan, Sulawesi, Pekanbaru, Lampung, Kerinci, hingga Nusa Tenggara.
Dalam paparannya, Maulana menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN), terutama mereka yang menjabat di posisi strategis dan berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memiliki empati, akuntabilitas tinggi, serta mampu memberikan kenyamanan kepada publik dalam proses pelayanan.
Ia mencontohkan pelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling dekat dan paling sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Interaksi layanan kesehatan terjadi setiap hari dengan orang-orang yang sedang mengalami kondisi rentan. Maka, pelayanan publik harus paripurna dan dijalankan dengan jiwa pelayanan yang kuat,” ujarnya.
Maulana juga menjelaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal memenuhi prosedur atau regulasi, tetapi menyentuh aspek kemanusiaan yang mendalam. Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi cerminan langsung dari kinerja pemerintahan daerah.
Dengan tegas, Maulana juga ingatkan para ASN yang berada di Kota Jambi untuk terus membenahi diri dan berjuang untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.
“Para ASN harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dan menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba, judi online, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat menjatuhkan citra Pemerintah Kota Jambi di mata masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks ini, ia menyampaikan bahwa transformasi yang dilakukannya dalam 100 hari pertama kepemimpinan periode keduanya bertujuan membentuk sistem pelayanan publik yang tangguh dan berdampak luas, sebagaimana termuat dalam 11 program unggulan Pemerintah Kota Jambi.
Selama 100 hari kerja, Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana telah mencatat berbagai capaian signifikan yang secara langsung mendukung pelayanan publik. Di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi menjadi 81,77 yang tertinggi di Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada tahun 2024, serta penurunan angka kemiskinan ke level 7,73 persen dan inflasi yang berhasil ditekan hingga 1,16 persen. Di bidang kesehatan, pemerintah telah mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta (UHC) sebesar 100 persen dengan pembiayaan BPJS lebih dari Rp5 miliar, pengoperasian Call Center Bahagia 112 selama 24 jam, serta penurunan angka stunting menjadi 10,3 persen. Pemeriksaan kesehatan gratis juga telah menyasar lebih dari 6.000 warga, dan sebanyak 794 tenaga medis telah diangkat menjadi PPPK.
Di bidang pendidikan, lebih dari 2.000 siswa SD dan SMP telah menerima beasiswa, program Sekolah Digital diluncurkan untuk jenjang SMP, dan pendidikan inklusif diperluas di 24 sekolah. Sebanyak 2.002 guru diangkat menjadi PPPK dan 73 guru tahfiz kembali diaktifkan untuk mendukung pendidikan berbasis karakter.
Selain itu, dalam hal penataan kota dan penciptaan lapangan kerja, berbagai program strategis telah dijalankan, termasuk penataan pasar, pelatihan tenaga kerja, hingga pelaksanaan bursa kerja yang membuka lebih dari 13.000 lowongan pekerjaan. Di sektor infrastruktur, normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi dilakukan untuk pengendalian banjir, sementara pembangunan flyover dan jalan strategis lainnya dirancang untuk mengurangi kemacetan. Pemerintah juga telah menerbitkan 300 regulasi dalam waktu 97 hari dan mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui rancangan peraturan daerah.
Mengakhiri paparannya, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah jantung dari keberhasilan tata kelola pemerintahan.
“Jika masyarakat merasa nyaman dan diperhatikan melalui pelayanan yang berkualitas, maka kita bukan hanya memenuhi tugas birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan sosial. Dan itu adalah fondasi menuju Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.
(Tim)
Discussion about this post