Legalitas dan Akibat Hukum Pungutan Retribusi Parkir Liar

Oleh: Fatimah Putri Ramadhan

(Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi)

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah agar dapat memajukan daerahnya masing-masing, dengan harapan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan mereka. Salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan wewenang yang diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD menjadi strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan layanan publik di tingkat lokal.

Dengan memaksimalkan wewenang dan kewenangan yang diberikan oleh otonomi daerah, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, serta mencari sumber pendapatan alternatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia.

PAD adalah pendapatan yang dihasilkan di wilayah otonomi dan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan PAD lainnya yang diakui secara sah berdasarkan undang-undang. Tingkat kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD memiliki dampak signifikan terhadap tingkat diskresi daerah dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin besar pula ruang gerak atau diskresi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menentukan alokasi dan penggunaan dana tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta mengarahkan pendapatan tersebut ke sektor-sektor yang dianggap lebih prioritas untuk pembangunan daerah.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan PAD menjadi strategis untuk memperkuat otonomi daerah, memberikan pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas sumber daya finansialnya, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber PAD. Pendapatan ini kemudian menjadi sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri. Retribusi daerah dalam Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan retribusi parkir adalah penarikan biaya yang dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Proses pungutan ini diatur oleh Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
Namun, pungutan retribusi parkir yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan disebut sebagai pungutan retribusi parkir liar. Pungutan ini bisa dilakukan oleh oknum pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Pungutan retribusi parkir liar dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pungutan tersebut.

Praktik pungutan retribusi parkir liar dapat ditemui sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum. Pungutan ilegal semacam ini merugikan masyarakat, dan pemberantasan praktik ini menjadi penting untuk menjaga integritas serta kewajaran dalam pelayanan publik.
Akibat hukum pungutan retribusi parkir liar dapat merugikan pihak yang dipungut. Pihak yang dipungut retribusi parkir liar dapat dikenakan kerugian materiil dan immaterial:
Kerusakan materiil berupa uang yang harus dibayarkan kepada oknum yang melakukan pungutan retribusi parkir liar. Kerugian materiil ini dapat berupa jumlah uang yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya, atau bahkan pembayaran uang yang tidak seharusnya dilakukan.

Kerusakan immaterial berupa rasa tidak nyaman, dipersulit, atau bahkan diintimidasi oleh oknum yang melakukan pungutan retribusi parkir liar. Kerugian immaterial ini dapat berdampak negatif terhadap psikologis dan mental pihak yang dipungut.
Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum. Sosialisasi perlu menekankan pentingnya membayar retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, sosialisasi juga perlu menekankan bahwa pungutan retribusi parkir liar adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Masyarakat perlu mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan pelaku pungutan retribusi parkir liar kepada pihak yang berwenang.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi parkir liar. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi parkir. Tim pengawasan ini dapat terdiri dari aparat pemerintah daerah, seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP, serta masyarakat.

Tim pengawasan dapat melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Pengawasan dapat dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, atau tempat wisata. Terakhir, pemerintah daerah perlu menindak tegas pelaku pungutan retribusi parkir liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengenakan sanksi administratif, sanksi pidana, atau bahkan sanksi sosial kepada pelaku pungutan retribusi parkir liar.