SEKATO.CO.ID | KERINCI – Victorious Gulo, SH, MH Ketua Advokat Kerinci – Sungai Penuh mengatakan, Pimpinan dan anggota DPRD periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas yang ditetapkan tiga orang tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Sungai Penuh oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
“Kalau menurut Penyelidikan oleh kejaksaan bahwa ada ditemukan aliran uang Negara yang diterima oleh Anggota DPRD Kerinci yang didasarkan oleh peraturan pengadaan rumah dinas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka harusnya kemana aliran uang tersebut mengalir disitulah justru harusnya yang diminta pertanggung jawabannya,” ujar Viktor.
Dia beralasan, kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas tersebut tanggung jawabnya ditujukan kepada Dewan disebabkan, Dewan yang menerima uang untuk tunjangan rumah dinas.
“Karena jelas-jelas menerima uang, dan uang tersebut tidak sesuai peruntukkannya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dalam pemahaman tindak pidana korupsi tidak selalu harus menerima uang tetapi dari tindakannya dapat mengakibatkan kerugian Negara bisa dituntut pertanggung jawabannya, apalagi kalau sudah jelas-jelas menerima harus dituntut pertanggungjawabannya secara hukum,” terangnya.
Menyikapi kejadian perkara dugaan korupsi tunjangan rumah dinas yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4,9 Milyar sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kejari Sungai Penuh Antonius ada kesamaan di mata hukum dan mengusut hingga ke akar-akarnya.
“Karena filosofi pemberantasan Korupsi adalah mengembalikan uang Negara. Oleh karena itu kalau masih ada pihak – pihak yang harus diminta pertanggung jawabannya tidak diproses oleh kejaksaan, itu artinya Kejaksaan tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya. (Rgk)
Discussion about this post