JAKARTA — Sebanyak 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendapat kritik keras sari Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wasekjen Partai Demokrat yang juga Anggota DPR RI Irwan mengatakan penerapan PPKM Darurat dalam upaya menekan laju penularan Covid-19 tidak akan berjalan efektif bila pemerintah tidak konsisten di sisi lain.
“PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem,” katanya Senin (5/7/2021) seperti di kutip dari CNNIndonesia dengan judul “Demokrat Kritik 20 TKA China Masuk RI: PPKM Darurat Melempem”
Dia menyebut masuknya TKA China di tengah penerapan PPKM Darurat menunjukkan pemerintah gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan publik. Pasalnya, lanjutnya, pemerintah hanya membatasi kegiatan masyarakat di dalam negeri namun membiarkan warga negara asing tetap masuk ke Indonesia.
“Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi,”ungkapnya
Berangkat dari itu, Irwan menyatakan pemerintah harus segera menutup pintu masuk kedatangan dari luar negeri dan meminta pemerintah segera memasifkan distribusi vaksin, serta pelaksanaan tes maupun pelacakan kasus Covid-19 di tengah penerapan PPKM Darurat.
“Kalau ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil, ya rakyat harus dibuat percaya dan nurut aturan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi, menilai masuknya 20 TKA China melalui Makassar di tengah penerapan PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu. Sebab, pemerintah baru saja menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.
“Meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina, namun karena waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus,” kata pemilik sapaan akrab Awiek itu.
Ia menyatakan, PPP tidak anti-investasi. Bahkan, menurutnya, PPP bisa memahami kebutuhan tenaga kerja asing untuk pelaksanaan proyek program strategis nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu kedatangan TKA China di tengah penerapan PPKM Darurat tidak tepat dan justru melahirkan tanggapan yang keliru dari masyarakat.
“Beda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak berbarengan dengan PPKM Drurat, maka publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan. Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu,” katanya.
Awiek meminta pemerintah untuk memerhatikan sensitivitas publik. Menurutnya, setiap kebijakan harus disinkronisasi dengan sejumlah hal agar tidak disalahpahami publik.
“Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi.”tandasnya
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengatakan langkah pemerintah mengizinkan TKA masuk ke Indonesia telah berulang kali dan selalu terjadi di saat penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.
“Pemerintah anomali, aneh bin ajaib. Berulangkali terjadi orang-orang asing dari luar negeri dan TKA bisa masuk ke Indonesia ketika pembatasan kedatangan dari luar negeri diberlakukan. Padahal pembatasan dilakukan untuk mencegah masuknya virus covid-19 varian baru dari luar negeri,”katanya seperti di kutip dari CNNIndonesia dengan judul “PKS Heran 20 TKA China Diizinkan Masuk: Menghina Anak Negeri”
Dia menyampaikan, langkah pemerintah yang memberikan izin 20 TKA asal China masuk di tengah penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bisa mengakibatkan kasus Covid-19 semakin meledak dan varian baru Covid-19 masuk Indonesia.
Sukamta berpendapat, langkah pemerintah yang terus memberikan izin masuk kepada TKA akan membuat jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia semakin bertambah.
Menurutnya, langkah pemerintah yang terus memberikan izin masuk kepada TKA ini juga telah menghina kemampuan atau kualitas masyarakat Indonesia.
“Kami heran dengan pemerintah. Alasan TKA bekerja di proyek strategis nasional karena tidak ada tenaga kerja Indonesia sesuai skill yang dibutuhkan. Ini menghina kualitas anak negeri. Masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki skill mumpuni tapi mereka belum dioptimalkan.”tutupnya.
Discussion about this post