SEKATO.ID, JAMBI – Ada yang salah ketika kabut asap semakin pekat, udara semakin menyengat, aktivitas masyarakat terganggu, tetapi yang terdengar justru sederet penjelasan.
Awalnya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa titik api sudah tidak ada. Setelah itu, muncul penjelasan bahwa kabut asap merupakan cobaan dari Allah. Kemudian, asap disebut terbawa arah angin dari luar daerah.
Lalu, apa lagi?
Sementara itu, masyarakat masih menghirup asap. Langit Jambi belum benar-benar bersih. Udara yang seharusnya menjadi kebutuhan paling mendasar manusia justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan.
Wo Haris, jangan asal ngango!
Bukan soal melarang gubernur berbicara. Namun ini soal tanggung jawab seorang pemimpin dalam memastikan kata-katanya tidak berjarak terlalu jauh dari kenyataan yang dihadapi rakyatnya.
Silakan berbicara tentang cuaca. Silakan menjelaskan arah angin. Silakan mengingatkan masyarakat bahwa bencana adalah ujian dari Allah. Tetapi jangan sampai semua penjelasan itu justru membuat persoalan utama tenggelam.
Karhutla masih terjadi, asap masih mengepung, dan masyarakat masih menanggung akibatnya.
Masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang berputar-putar. Rakyat membutuhkan udara bersih dan bukti bahwa pemerintah benar-benar bekerja.
Mari bicara dengan data, bukan perasaan.
Berdasarkan catatan Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang diberitakan ANTARA, hingga 6 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun mencapai 4.267,51 hektare. Pada hari yang sama, terdeteksi 144 titik panas. Secara kumulatif, jumlah titik panas sepanjang 2026 mencapai 12.106 titik.
Angka itu menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Jambi bukan perkara kecil yang bisa dianggap selesai hanya karena pada waktu atau lokasi tertentu tidak ditemukan api aktif. (ANTARA, 7 Oktober 2026).
Lebih mengkhawatirkan lagi, Open Data Provinsi Jambi melaporkan bahwa ISPU di sejumlah wilayah menembus angka di atas 300. Angka tersebut masuk kategori berbahaya menurut skala ISPU yang digunakan di Indonesia. Pemerintah pun mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mewaspadai dampak kabut asap.
Artinya, ancaman itu bukan lagi hanya perdebatan di media sosial. Ada persoalan kualitas udara yang menyentuh langsung keselamatan masyarakat. (Open Data Provinsi Jambi, 6 Oktober 2026).
Kalau situasinya seperti ini, masih pantaskah penanganan karhutla hanya dijelaskan melalui rangkaian alasan?
Asap kiriman, tetapi tanggung jawab jangan ikut dikirim
Al Haris menyebut sebagian kabut asap yang menyelimuti Jambi berasal dari luar daerah dan terbawa angin. Penjelasan itu mungkin relevan untuk menerangkan mengapa asap menumpuk di suatu wilayah.
Namun, penjelasan mengenai arah angin tidak menyelesaikan persoalan sumber kebakaran.
Kalaupun sebagian asap memang berasal dari daerah lain, bagaimana dengan ribuan hektare lahan yang terbakar di dalam Provinsi Jambi? Bagaimana dengan titik-titik api yang harus dipadamkan? Bagaimana dengan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang?
Data BPBD yang dikutip detikSumbagsel pada awal Oktober mencatat kebakaran di sejumlah kabupaten, dengan Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun sebagai wilayah dengan luasan terbakar yang besar. (detikSumbagsel, 2 Oktober 2026).
Jadi, jangan sampai publik terus diajak memperdebatkan dari mana asap datang, sementara pertanyaan yang lebih penting belum dijawab, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memastikan sumber-sumber kebakaran di Jambi benar-benar dikendalikan?
Arah angin memang tidak bisa diperintah. Hujan tidak bisa dipaksa turun sesuka hati. Tetapi kesiapan personel, kecepatan pemadaman, pengawasan lahan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal-hal yang bisa direncanakan, dikerjakan, serta dievaluasi.
Di situlah kepemimpinan diuji.
Apa sebenarnya yang dikerjakan Al Haris?
Pertanyaan ini layak diajukan secara terbuka.
Bukan berarti tidak ada upaya sama sekali. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Karhutla telah mengerahkan personel dan merencanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Al Haris juga menyebut kabut yang tebal dan jarak pandang rendah menghambat penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca maupun pemadaman menggunakan helikopter.
Pada 9–10 Oktober 2026, operasi modifikasi cuaca kembali dijadwalkan untuk membantu memicu hujan jika kondisi atmosfer mendukung. (detikSumbagsel, 7 Oktober 2026).
Upaya-upaya itu patut dicatat. Namun, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan apa yang sudah direncanakan. Publik berhak mengetahui hasilnya.
Setelah berbagai langkah dilakukan, apakah jumlah kebakaran benar-benar menurun? Berapa titik api yang berhasil dipadamkan? Seberapa luas lahan yang masih terbakar? Bagaimana perkembangan kualitas udara? Apakah warga yang paling terdampak mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai?
Dan yang paling penting, apa strategi Pemprov Jambi jika hujan tak kunjung turun dan operasi udara kembali terkendala?
Jangan sampai penanganan terlalu bergantung pada hujan, sementara pencegahan, pemadaman darat, pengawasan kawasan rawan, dan penegakan hukum tidak mendapat perhatian yang sebanding.
Jangan pula menjadikan keterbatasan kewenangan sebagai jawaban untuk seluruh persoalan. Jika sumber asap berasal dari luar wilayah Jambi, koordinasi lintas provinsi harus diperkuat. Jika kebakaran terjadi di dalam wilayah sendiri, pemerintah daerah harus memastikan seluruh instrumen yang tersedia bekerja maksimal.
Jangan sampai Masyarakat disuruh menerima asap sebagai takdir
Ketika Al Haris menyebut kabut asap sebagai cobaan dari Allah, tentu masyarakat memiliki ruang untuk memandang bencana melalui keyakinan masing-masing.
Namun, keyakinan tidak boleh dijadikan pengganti tanggung jawab.
Bukankah manusia juga diperintahkan berikhtiar? Bukankah pemerintah diberi kewenangan untuk mencegah kerusakan, melindungi masyarakat, dan menegakkan aturan?
Kalau kebakaran terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran hukum, harus ada pemeriksaan dan tindakan sesuai ketentuan. Jika ada lahan yang terbakar berulang kali, sumber masalahnya harus ditelusuri. Jika terdapat pihak yang bertanggung jawab, siapa pun orang atau badan usahanya, proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan nasihat untuk bersabar, memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menunggu hujan.
Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan imbauan untuk bertahan menghadapi asap. Mereka juga berhak menuntut pemerintah mencegah dan mengatasi sumber bencana.
Anak-anak membutuhkan udara yang layak untuk belajar. Pekerja membutuhkan udara yang aman untuk beraktivitas. Orang lanjut usia dan kelompok rentan membutuhkan perlindungan lebih. Pelaku usaha membutuhkan kepastian agar aktivitas ekonomi tidak terus terganggu.
Mereka tidak bisa terus-menerus diminta menyesuaikan diri dengan bencana yang berulang tanpa kepastian kapan situasi akan membaik.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pernyataan
Wo Haris, tidak ada yang menuntut Anda mampu mengendalikan seluruh faktor alam. Namun, masyarakat berhak menuntut pemerintah menunjukkan hasil yang terukur.
Jika mengatakan titik api sudah tidak ada, jelaskan tanggal, lokasi, dan sumber data yang digunakan. Jika menyebut asap berasal dari luar daerah, sampaikan dasar pemantauannya. Jika mengatakan satgas bekerja maksimal, tunjukkan perkembangan penanganan dan hasilnya.
Jangan biarkan pernyataan pemerintah justru menambah kebingungan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
Gubernur tidak harus selalu memiliki jawaban instan untuk setiap persoalan. Tetapi seorang pemimpin harus berani menjelaskan keadaan secara jujur, mengakui kendala, memperbaiki strategi, dan memastikan rakyat tidak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian.
Yang dibutuhkan sekarang adalah laporan penanganan yang transparan, pemadaman yang efektif, pengawasan sumber kebakaran, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang benar-benar berjalan.
Bukan dengan pernyataan yang terdengar menenangkan ketika kenyataan di lapangan belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Wo Haris, jangan asal ngango!
Kabut asap tidak akan hilang hanya karena kita memperdebatkan asalnya. Udara tidak akan bersih hanya karena pemerintah menyampaikan bahwa penanganan terus dilakukan. Dan lahan yang terbakar tidak akan pulih hanya dengan sederet penjelasan.
Kalau memang penanganan sudah maksimal, tunjukkan hasilnya kepada rakyat. Jika masih ada kelemahan, perbaiki. Jika membutuhkan bantuan pusat, sampaikan berdasarkan data. Jika ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran, tindak sesuai hukum.
Jangan sampai masyarakat lebih dahulu kehabisan kesabaran daripada pemerintah menemukan jalan keluar.
Sebab, ketika rakyat masih menghirup asap, yang mereka butuhkan bukan lomba menyusun alasan. Mereka membutuhkan kepemimpinan yang hadir, bekerja, dan bisa dimintai pertanggungjawaban.
Wo, masyarakat tidak sedang menunggu penjelasan baru, namun sedang menunggu Jambi kembali bisa menghirup udara bersih.
Dan sampai hasil itu benar-benar dirasakan masyarakat, pertanyaan tentang keseriusan penanganan karhutla akan terus layak diajukan.
(Rgk)
Discussion about this post