SEKATO.ID | JAKARTA – Kementerian Sosial secara bertahap menyalurkan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi, khususnya PPKM. Program bantuan disiapkan untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang baru terdaftar. Anggaran Rp7,08 triliun dialokasikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediakan bantuan senilai Rp 200 ribu per KPM.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” jelas Menteri Sosial Tri Rismaharani dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).
Risma menambahkan di masa PPKM Darurat Kemensos juga menyalurkan beras untuk masyarakat. Bantuan beras sebesar 5 kilogram diberikan kepada pekerja sektor informal terdampak pandemi se-Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. Bantuan beras dalam paket 5 kilogram juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Selain itu, Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg,” urai Risma.
“Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” imbuhnya.
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Risma menerangkan, Kemensos turut mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” papar Risma.
Anggaran untuk PKH dialokasikan sebesar Rp 28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun. Penyaluran bantuan ini melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST, Risma merinci, dialokasikan anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” sebut Risma.
Untuk PKH, Risma menjelaskan ada 10 juta KPM yang menerima. Jika dirinci, ada 33.674.865 jiwa yang merasakan tersentuh bantuan tersebut.
“Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” sambung Risma.
Sementara itu, guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Risma melakukan blusukan untuk mengecek kepada penerima. Di awal pekan ini, Risma melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.
Dalam pengecekan lapangan tersebut, Risma juga memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bukti telah dilakukan pengecekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan Risma berpesan kepada para pendamping agar terus mengawal dan jika ada kendala segera diatasi agar warga segera menerima bansos.
“Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya dan jika ada kendala tolong dibantu ya, ” ungkap Risma.
Sumber: detik.com
Discussion about this post