Sekato.id,batanghari – Suara kekecewaan meluap keras dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Desa Sungai Buluh, Kabupaten Batang Hari. Selasa 2 Juni 2026. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Batang Hari justru memunculkan polemik baru. Kehadiran Tim Pengawasan dan Pengendalian (TIMDU) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dinilai gagal menjadi penengah, malah dianggap berpihak penuh pada perusahaan dan mematahkan semua laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan warga.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, S.E., ini turut dihadiri oleh pimpinan PT Jambi Distribusindo Raya yang dipimpin Ihsan, DC Bulian pimpinan Pedrik beserta rombongan, serta Anggota Komisi 2 DPRD. Dari sisi masyarakat, hadir Ketua PLK.SP.J.BMJ Desa Sungai Buluh, Ketua Aliansi Masyarakat, hingga perwakilan organisasi mahasiswa seperti HMI dan GMNI. Pak RT imam dan tuo tengganai.
Alih-alih menemukan titik terang, pertemuan ini justru menegaskan kecurigaan warga. TIMDU yang seharusnya mengawal aturan, dinilai bersikap seolah menjadi juru bicara perusahaan. Seluruh operasional PT Jambi Distribusindo Raya dinyatakan berjalan benar oleh tim tersebut, sementara semua tudingan dan laporan warga dianggap tak berdasar—hal ini bahkan diakui secara terbuka dalam forum rapat.
“Kami sangat kecewa. TIMDU yang kami harapkan hadir memberi solusi, malah menuding kami masyarakat ini salah dan tak tahu arah. Itu yang tak kami terima. Kami memang masyarakat kecil, tapi kami tahu hak kami. Pemerintah seharusnya menengahi, tapi di forum DPR justru terlihat seolah menjadi juru bicara perusahaan. Semua kegiatan disebut benar, sementara dugaan kami mentah begitu saja,” ungkap perwakilan masyarakat dengan nada tinggi dan penuh emosi.
Potongan Gaji Tanpa Dasar Hingga Intimidasi Jadi Isu Utama
Dalam forum tersebut, warga membeberkan sederet masalah pelik yang dialami warga setempat yang bekerja di perusahaan itu. Tuntutan utama mereka bukanlah mengusir perusahaan, melainkan menuntut keadilan. Dua poin besar menjadi sorotan tajam: pemotongan gaji yang tak masuk akal dan praktik intimidasi yang mencekik karyawan.
Warga menceritakan ironi pahit: dengan gaji pokok yang relatif kecil, para pekerja kerap mengalami pemotongan yang nilainya fantastis, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tanpa alasan jelas. Belum lagi praktik tekanan psikologis, ancaman, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Bahkan ada warga yang baru saja kembali bekerja, tiba-tiba dipecat dengan dalih yang tak jelas.
“Bagaimana kami mau hidup nyaman? Kami orang tua harus menyaksikan anak-anak kami bekerja keras tapi haknya dirampas. Kalau ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung diterima. Ini penindasan, bukan tempat bekerja,” tegas perwakilan Aliansi Masyarakat.
Anggota Dewan Bongkar Ketidakberpihakan TIMDU
Puncak ketegangan terjadi saat Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Amin Hudori, menyuarakan sikap tegasnya. Ia menilai keberadaan TIMDU yang dulunya dibentuk di bawah pimpinan Zumairi adalah langkah yang sepihak dan jelas-jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, TIMDU justru berubah menjadi pembela kepentingan pengusaha.
“RDP ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Kami pihak DPR harus turun mengecek langsung ke lokasi. Karena TIMDU yang dibentuk waktu itu adalah sepihak. Mereka tidak berpihak ke masyarakat, tapi malah jadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan,” tegas Amin Hudori di hadapan forum.
Merespons hal itu, pimpinan rapat Muhammad Firdaus akhirnya menyepakati penundaan pembahasan lebih lanjut. RDP mengenai dugaan pelanggaran di PT Jambi Distribusindo Raya ini akan dilanjutkan kembali setelah para anggota dewan melakukan peninjauan langsung ke lokasi operasional perusahaan. Jadwal pertemuan ulang pun akan disusun secepatnya.
Masyarakat Bersumpah Tak Berhenti di Tengah Jalan
Bagi warga Sungai Buluh, keputusan ini adalah awal langkah, bukan akhir perjuangan. Mereka mengingatkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten agar tidak bersikap sepihak. Jika wakil rakyat gagal berpikir objektif, maka nasib masyarakat kecillah yang bakal terancam.
“Kami pesan kepada Bapak Bupati: jika jajarannya tak beres, tolong ditindak. Kalau dibiarkan, hancurlah kami. Adik-adik kami kehilangan hak, abang-abang kami tak bisa kerja karena sistem yang tak sesuai aturan,” seru warga.
Dengan tegas mereka menyatakan, tak ada kata berhenti sebelum keadilan didapat. “Kami bakal terus kawal masalah ini. Perusahaan boleh untung, itu wajar. Tapi kalau caranya menindas rakyat, kami siap jadi penentangnya. Kami cuma minta satu: kembalikan hak kami dan tunjukkan bagaimana perusahaan yang benar itu seharusnya berjalan,” pungkas perwakilan warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi lebih rinci dari pihak manajemen PT Jambi Distribusindo Raya maupun TIMDU terkait tudingan pemotongan gaji dan praktik intimidasi tersebut. Redaksi tetap berkomitmen mengedepankan prinsip keseimbangan dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang terlibat.(TN)
Discussion about this post