Ramai Isu Pemilu Proporsional Tertutup, SBY Turun Gunung

SEKATO.CO.ID | JAKARTA – Isu perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup menuai reaksi tajam dari berbagai kalangan. Kabar ini bermula dari cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Dia mengaku mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

Denny tak mengungkap sumber informasi tersebut. Pakar hukum tata negara tersebut hanya memastikan, kabar itu dia dapat dari informan yang kredibel, patut dipercaya, dan bukan dari hakim MK.

Meski MK telah membantah bocornya putusan uji materi terkait sistem pemilu, sejumlah politisi hingga partai politik ramai-ramai angkat bicara terkait ini. Sebagian menolak sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup, sebagian menyoroti desas-desus bocornya putusan MK.

Denny Indrayana termasuk yang berharap sistem pemilu tak diubah menjadi proporsional tertutup. Sebab, menurutnya, berubahnya sistem pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan berpotensi mengacaukan pelaksanaan pemilihan.

“Karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya (calon legislatif), atau pun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas, Selasa (30/5/2023).

Selain itu, mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dinilai akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Dengan sistem tersebut, rakyat hanya dapat memilih tanda gambar partai tanpa mengetahui orang-orang yang akan menjadi wakil mereka di legislatif.

“Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif,” ujar Denny. O

leh karenanya, kendati mengaku mendapat informasi kredibel soal putusan uji materi UU Pemilu, Denny berharap MK tak memutuskan untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Mendengar kabar perubahan sistem pemilu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung. Menurut SBY, mengubah sistem pemilu ketika tahapan pemilu sedang berlangsung bakal mengacaukan situasi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK.

“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” tulis SBY di Twitter, Minggu (28/5/2023).

“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik,” sambungnya.

SBY juga mempertanyakan apakah sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bertentangan dengan konstitusi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa MK tak berwenang untuk menentukan sistem pemilu mana yang paling tepat untuk Indonesia.

Menurutnya, jika MK tidak punya alasan yang kuat terkait perubahan sistem pemilu, maka publik akan sulit menerimanya. SBY juga mengatakan bahwa mayoritas partai politik akan menolak perubahan sistem tersebut.

“Saya yakin, dlm menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola ‘krisis’ ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, SBY berpendapat agar Pemilu 2024 tetap dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem dapat dilakukan setelah Pemilu 2024 digelar. (*)

(Kompas.com)