Presiden Jokowi: Ekonomi Indonesia Masih yang Terbaik di Dunia

SEKATO | JAMBI – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi global yang penuh dengan ketidakpastian mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan optimisme di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian tersebut.

“Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang, harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis, tetapi hati-hati dan waspada karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia 5,44 persen,” ucap Presiden pada saat meresmikan pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta dilansir laman resmi Presiden, Selasa (11/10).

Presiden mengungkapkan bahwa sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan. Presiden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.

“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara melanjutkan, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.

“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga.

“Caranya misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah pemda bisa beli langsung di Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung biayanya juga biaya yang sangat murah,” ucap Presiden.